Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
"PROGRAM MBG - PDIP mengambil langkah preventif yang sangat ketat guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi oleh kadernya dalam proyek strategis nasional, khususnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG)"
JAKARTA, Globalnetizen.id
DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional atau BGN pada 22 Juni 2026. Surat itu berisi permintaan data nama-nama kader partai yang terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis, MBG.
Langkah itu diambil partai untuk memvalidasi laporan masyarakat terkait keterlibatan kader dalam tata kelola MBG.
“Setiap keputusan sanksi harus didukung oleh bukti yang jelas,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, dikutip dari keterangan partai.
Larangan Terlibat Sejak Februari 2026
PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat edaran resmi sejak 24 Februari 2026 yang melarang setiap kader terlibat dalam tata kelola MBG. Surat edaran itu ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Menurut partai, kebijakan itu diambil untuk memastikan tidak ada kader yang memiliki agenda pribadi atau mencari keuntungan dalam program MBG.
Partai menyebut program MBG memiliki sejumlah kerawanan, mulai dari rantai pasok vendor dan katering, pengadaan bahan baku, hingga distribusi. PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian anggaran dengan realisasi makanan yang diterima siswa, serta temuan kasus keracunan pada penerima MBG.
“PDI Perjuangan tidak ingin ada kadernya yang terlibat dalam kompleksnya permasalahan tata kelola MBG,” demikian bunyi keterangan partai.
Partai menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas jika ditemukan kader yang terbukti terlibat dalam program MBG.
Asas Praduga Tak Bersalah dan Disiplin Partai
PDI Perjuangan menyatakan proses validasi data bertujuan melindungi kader dari informasi yang tidak akurat.
“Misalnya, seorang kader sebenarnya tidak terlibat pengelolaan MBG, tapi di media sosial ramai pemberitaan bahwa kader tersebut terlibat MBG maka langkah partai adalah memastikan keakuratan informasi tersebut,” tulis keterangan partai.
Partai menyebut sikap itu sejalan dengan tradisi disiplin partai. Kader disebut wajib tegak lurus pada AD/ART, aturan partai, dan ideologi yang mengutamakan kepentingan rakyat.
“Tindakan tegas terhadap kader yang terbukti memanfaatkan program rakyat demi keuntungan pribadi bukanlah bentuk kesewenang-wenangan melainkan cara PDI Perjuangan menjaga ideologi dan marwah partai,” ujar partai.
Hingga berita ini diturunkan, BGN belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan data dari PDI Perjuangan.(DW)
Social Header