GlobalNetizen.id — Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang semestinya menjadi penopang utama peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, justru diduga kuat disalahgunakan oleh Kepala Puskesmas (Kapus) Bibinoi, Nassarudin Kamarullah, Minggu 21/09/2025.
Sejak tahun anggaran 2023 hingga 2025, pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Bibinoi diduga tertutup rapat tanpa transparansi. Seluruh keputusan terkait anggaran hanya dikuasai Kapus, sementara pegawai hanya menjalankan perintah tanpa pernah tahu berapa dana yang turun maupun ke mana penggunaannya.
“Seharusnya ada program rutin sesuai juknis, tapi nyaris semua mandek. Alasan yang selalu muncul: anggaran habis. Padahal kami tidak pernah lihat dana itu dipakai untuk pelayanan,” ungkap salah satu sumber internal.
Minimnya keterbukaan itu berdampak langsung pada pelayanan. Kegiatan penting seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, hingga sosialisasi ke desa-desa praktis tidak berjalan. Bahkan, kegiatan rutin bulanan berupa Puskesmas Keliling (Pusling) ke desa-desa juga terhenti.
Akibatnya, speedboat baru yang disediakan pemerintah untuk menunjang pelayanan lintas laut justru terbengkalai hingga akhirnya tenggelam di salah satu sungai Bibinoi dan merusak mesinnya.
Kondisi ini semakin ironis ketika pasien justru dipaksa menanggung beban tambahan. Menurut sumber internal, banyak masyarakat yang mengeluh setelah berobat di Puskesmas Bibinoi karena obat yang seharusnya tersedia justru langka.
“Masyarakat kadang mengeluh pasca melakukan pemeriksaan di Puskesmas, dikarenakan ketersediaan obat yang tidak memadai. Kebanyakan setelah diperiksa, mereka langsung diarahkan ke apotek untuk membeli obat sesuai resep yang diberikan,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, dugaan penyalahgunaan aset Puskesmas pun menyeruak. Satu unit bodi viber (kapal cepat) yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan, justru diberikan kepada saudara kandung Kapus untuk dipakai pribadi.
“Itu kapal cepat sudah jelas milik Puskesmas, tapi sekarang dikuasai keluarganya sendiri,” tegas seorang pegawai dengan nada marah.
Rangkaian praktik ini memperlihatkan pola yang saling terkait: anggaran tidak transparan, program layanan macet, fasilitas terbengkalai, hingga aset negara berubah menjadi milik keluarga. Semua bermuara pada satu nama: Nassarudin Kamarullah.
Upaya sejumlah pegawai untuk melaporkan dugaan korupsi ini ke Pemerintah Daerah Halmahera Selatan pun kandas. Nassarudin disebut sering membanggakan kedekatannya dengan sejumlah pejabat penting Pemda, membuat staf pesimistis laporan mereka akan ditindaklanjuti.
“Nassarudin selalu bilang dekat dengan pejabat. Jadi sekalipun kami melapor, hasilnya nihil,” keluh sumber internal.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi GlobalNetizen kepada Kapus Bibinoi, Nassarudin Kamarullah, tidak membuahkan hasil.
Redaksi
Social Header