GlobalNetizen.id — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali memperlihatkan wajah lemahnya. Instruksi Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba untuk menutup permanen semua tempat hiburan malam ilegal ternyata tidak lebih dari pepesan kosong. Jum'at 5/09/2025.
Cafe Bungalow 2 yang semestinya sudah tamat riwayatnya, kini justru beroperasi kembali dengan bebas. Ini bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan penghinaan terang-terangan terhadap wibawa pemerintah.
Bagaimana mungkin sebuah kafe tanpa dokumen resmi, tanpa izin usaha, bahkan berdiri di kawasan resapan air (RTLH), bisa seenaknya beroperasi? Jawabannya hanya satu: karena pemerintah membiarkannya. Karena ada oknum pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding marwah institusi. Karena hukum di negeri ini bisa dibolak-balik sesuai selera mereka yang punya akses dan uang.
Instruksi bupati seharusnya menjadi perintah mutlak. Tetapi apa yang kita saksikan hari ini? Perintah itu diinjak-injak, dibiarkan hancur tanpa arti. Pemda diperlakukan bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai boneka yang bisa dipermainkan. Inilah wajah pemerintahan yang kalah, lemah, dan tak lagi dipercaya.
Masyarakat pun sudah muak. Mereka bertanya-tanya, aturan ini dibuat untuk siapa? Untuk rakyat kecil yang gampang ditindas, ataukah untuk semua orang tanpa kecuali? Kenyataannya, ketika rakyat kecil melanggar, hukum ditegakkan dengan cepat. Namun ketika pengusaha besar melanggar, pemerintah hanya bisa bungkam, seakan tak punya nyali.
Lebih buruk lagi, isu “main mata” antara pengelola kafe dengan pejabat kian santer. Apakah benar ada pejabat yang melindungi usaha ilegal ini? Jika iya, maka bukan hanya kafe yang salah, melainkan pemerintah itu sendiri yang mengkhianati rakyat.
Pemda sedang dipermalukan secara telanjang. Dan jika Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba tidak segera bertindak, ia akan tercatat sebagai pemimpin yang kalah di hadapan pengusaha kafe ilegal. Rakyat akan menilai, pemerintah ini tak lebih dari pecundang yang hanya pandai berkoar, tapi tak mampu membuktikan kuasanya di lapangan.
Halmahera Selatan butuh pemimpin yang berani, bukan yang diam ditertawakan. Pertanyaan yang menggantung kini sederhana: apakah bupati berani menegakkan aturan, atau rela wajah pemerintahannya terus diinjak-injak?
Redaksi
Social Header