BULELENG, Global Netizen id
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui surat keputusan nomor 3 tahun 2025 menetapkan tentang penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.
Kebijakan pemerintah pusat tersebut mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan di tahun 2025 ini
Guna mensosialisasikan program pemerintah pusat melalui surat Keputusan No 3 tahun 2025, pemerintah propinsi Bali memlaui Badan Pemberdayaan Desa Propinsi Bali beberapa waktu lalu mengundang seluruh ketua Forkomdes se Provinsi Bali agar segera menindaklanjuti surat keputusan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, semua perwakilan Ketua Forkomdes se Provinsi Bali meminta agar segera diberikan juknis terkait wajib pengaalokasian dana desa minimal 20 persen
Perwakilan ketua Forkomdes kabupaten Buleleng, Ketut Suka berpendapat bahwa ketahana pangan yang canangkan pemerintah pusat sebagai langkah positif untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia ke depan.
"Keputusan pemerintah pusat itu dengan berbagai kajian. Sebagai ujung tombak pemerintah terakhir kita wajib mengamankan keputusan tersebut. Hanya saja perlu diberikan petunjuk dan juknils selanjut,"kata Suka saat memberikan pendaoat dihadapan DPMD Provinsi Bali
Menanggapi hal itu, Perbekel Desa Ringdikit Made Sumadi mengaku telah mengetahui hal tersebut melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng dan Propinsi Bali
Menindaklanjuti hal tersebut desa Ringdikit sudah mengalokasi anggaran program ketahanan pangan sesuai dengan petunjuk yakni 20 persen. Artinya pemdes Ringdikit sudah menggaarkan Rp 250 juta kepada bumdes Giri Artha Mandara untuk menangani program ketahanan pangan dimaksud
Guna memenuhi program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pihaknya sudah menyalurkan anggaran sebesar 250 dari 20 persen.
Program ketahanan pangan yang disepajati bersama sesuai hasil musdes adalah ayam bertelur sebanyak 1000 ekor. Menurutnya, prospek pruduksi ayam bertelur cukup menjanjikan, sebab katanya telur adalah kebutuhan yang cukup primer.
“Jadi setelah kami terima dana desa, nantinya akan langsung dipotong 20 persen dari jumlah anggaran yang diterima oleh desa.” ujarnya
Lebih jauh dijelaskan, sebelum pemerintah pusat mencanangkan program ketahanan pangan, pihaknya sudah mengerjakan yang diperuntukkan kaum ibu dengan menanam sayur mayur di lahan pekarangan milik pribadi.
"Desa Ringdikit adalah kawasan pertanian dan lahan pertanian cukup terbatas. Namun kita tetap menjalankan program pemerintah pusat dengan menyisakan anggaran dana desa 20 untuk ketahanan pangan,"ujar Perbekel Sumadi
Sementara direktur utama Bumdes Giri Arta Mandara, Gede Kawit Adanya sudah menyiapkan prasarana guna mensukseskan program ketahanan pangan dengan menyasar produksi ayam bertelur.
Menurutnya, prospek pruduksi ayam bertelur saat ini cukup menjanjikan karena konsumsi telur ayam dimasyarakat cukup tinggi sehingga program ketahanan pangan yang diprogramkan pemerintah pusat itu dinilai cukup memberikan harapan bagi masyarakat di pedesaan
Kawit yang juga mantan perbekel Desa Ringdikit ini sebelumnya terobsesi membuat terobosan dengan yakni beternak kambing sebelum program ketahanan pangan diprogramkan oleh pemerintah pusat.
"Hampir tiap harinya Masyarakat kita mengkonsumsi telur ayam. Karena produksi ayam bertelur di Bali memang terpusat di daerah kintamani. Di Buleleng ada namun cukup terbatas. Kita berharap kerjasama dalam bidang ketahanan pangan ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang dimulai dari desa,"tandas Dirut Kawit Adnayana (ZAM)
Social Header