Pemerintah Kabupaten Mimika menyatakan praktik tangki modifikasi, barcode ganda, dan penimbunan BBM telah “masuk radar” pengawasan. Namun, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Timika menilai narasi itu justru membuka kejanggalan sistemik dalam distribusi BBM bersubsidi.
Analisis kebijakan ini disampaikan Louis Fernando Afeanpah, Ketua GMKI Timika Masa Bakti 2024-2026, sebagai dukungan atas pernyataan sikap GMNI Mimika terkait polemik distribusi BBM. Tujuannya: mengedukasi publik soal akar masalah sebenarnya.
“Ketika kita bedah kebijakan distribusi BBM bersubsidi, kita tidak sedang berurusan dengan kriminalitas jalanan yang selesai dengan razia sporadis. Kita berhadapan dengan disfungsi struktur distribusi energi yang sudah mengeras jadi praktik bisnis terstruktur,” tegas Louis, Selasa (15/7/2026).
Anomali Kebijakan: Barcode Tebang Pilih Ciptakan Celah Baru
Louis menyoroti kelemahan mendasar: sistem barcode hanya menyasar kendaraan roda empat ke atas. Padahal di lapangan, penimbunan juga melibatkan roda dua yang dimodifikasi.
“Kebijakan yang tidak komprehensif ini meninggalkan pintu belakang lebar. Ketika roda empat masuk verifikasi digital tapi roda dua dibiarkan di zona abu-abu administrasi, mafia hanya beradaptasi. Antrean tetap panjang, kelangkaan tetap terjadi, harga eceran tetap melambung. Ini kegagalan desain kebijakan sejak hulu,” ujarnya.
GMKI Timika mengkritik penggunaan istilah “masuk radar” dalam rilis resmi Pemkab. Menurut Louis, frasa itu abstrak, tidak menjelaskan metodologi, parameter keberhasilan, maupun mekanisme pertanggungjawaban publik.
“Sidak atau razia fisik hanya menangkap gejala, bukan penyakit. Ketika petugas pergi, pola lama kembali. Sidak tanpa perubahan sistemik adalah pemborosan sumber daya negara. Fokus pemerintah harus bergeser dari mengawasi dengan mata ke mengawasi dengan sistem,” kata Louis.
Sintesis: Tuntut Digitalisasi Audit dan Transparansi Kuota Real-Time
GMKI Timika menawarkan 3 tuntutan teknokratis sebagai solusi:
1. Publikasi Data Kuota per SPBU secara Real-Time
Pemkab harus buka akses publik soal alokasi harian BBM ke setiap SPBU. “Jika data transparan, setiap warga Mimika bisa jadi pengawas. Ketidakmampuan buka data adalah indikator ada yang disembunyikan,” tegas Louis.
2. Integrasi Verifikasi di Seluruh Lini Kendaraan
Sistem barcode tidak boleh berhenti di roda empat. “Jika alasan teknis jadi kendala, akui saja pemerintah belum siap reformasi distribusi. Keadilan tidak lahir dari sistem tebang pilih,” ujarnya.
3. Audit Sistemik, Bukan Razia Fisik
Audit forensik pola konsumsi BBM di SPBU wajib dilakukan. “Jika SPBU konsisten kehabisan stok sebelum jam operasional padahal suplai normal, di situlah bocornya. Fokus pada pengecer botolan adalah penindasan rakyat kecil, sementara mafia besar aman,” kata Louis.
Gugat Integritas Kebijakan: Buka Data, Bukan Drama Sidak
GMKI Timika menegaskan kritik ini bukan serangan personal, melainkan gugatan terhadap logika kebijakan yang cacat. “Ketika pemerintah klaim perketat pengawasan tapi harga eceran tetap fantastis, secara empiris kebijakan itu gagal. Antrean panjang adalah cermin distribusi yang sakit,” ujar Louis.
Ia mendesak narasi “radar pengawasan” tidak dijadikan tameng birokrasi. “Jangan biarkan publik dihadapkan pada pilihan palsu: antrean panjang atau penertiban reaktif. Pilihan yang benar adalah sistem yang sehat. Sistem sehat lahir dari keterbukaan data dan keberanian memutus akses penimbun di SPBU, bukan mengejar botol eceran di pinggir jalan,” katanya.
Penutup: Tuntutan Akuntabilitas Teknokratis
Sintesis GMKI Timika: Selesaikan mafia, maka kemacetan terurai. “Kita tidak butuh janji sidak. Kita butuh transparansi data penyaluran. Tanpa itu, setiap langkah Pemkab hanya kembali ke titik nol,” pungkas Louis.
Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, kata dia, harus naik level: menuntut akuntabilitas teknokratis. “Hanya dengan sistem transparan, integritas pemerintah bisa dibuktikan dan keadilan energi dirasakan seluruh masyarakat, bukan segelintir kelompok,” tutupnya.
(Dwi Wahyudi)
Social Header