Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Yoman menegaskan bahwa perjuangan rakyat Papua Barat untuk pengembalian kedaulatan 1 Desember 1961 harus dilakukan dengan cara damai, beradab, dan terhormat.
"Cara perlawanan saya tidak mengganggu. Saya tidak menyanyi lagu Indonesia Raya dan tidak hormat bendera merah putih. TPNPB jangan mengganggu upacara HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026. Biarkan mereka rayakan dengan aman," tulis Yoman.
*Menyebut Dasar Konstitusi dan Sejarah 1961*
Yoman mengutip Pembukaan UUD 1945 Alinea 1 yang menyebut kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu konsisten menjalankan konstitusi tersebut dengan mengakui perjuangan bangsa Papua Barat.
Ia merinci rangkaian peristiwa yang menurutnya menjadi dasar tuntutan Papua Barat, mulai dari Maklumat Trikora 19 Desember 1961, Perjanjian New York 15 Agustus 1962, Perjanjian Roma 30 September 1962, penyerahan wilayah dari Belanda ke UNTEA 1 Oktober 1962, penyerahan dari UNTEA ke Indonesia 1 Mei 1963, hingga pelaksanaan Pepera 1969.
"Kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua Barat ini dianeksasi dengan konspirasi politik nasional dan internasional," ujar Yoman.
*Empat Alasan Tidak Menyanyikan Lagu dan Menghormati Bendera*
Yoman menjelaskan secara terbuka mengapa ia tidak pernah menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan tidak menghormati bendera merah putih. Ia menyebut memiliki lagu kebangsaan "Hai Tanah Papua" dan bendera "Bintang Kejora".
Empat alasan yang ia sampaikan:
1. Menolak dipaksa tunduk pada ideologi asing. Sebagai gembala, ia bertugas menjaga martabat kemanusiaan rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke.
2. Meyakini Papua Barat adalah bangsa merdeka dan berdaulat sejak 1 Desember 1961 dengan simbol-simbol kenegaraan sendiri.
3. Menilai sejak 19 Desember 1961 rakyat Papua mengalami kekerasan, stigma, rasisme, dan perampasan sumber daya alam.
4. Menilai negara menciptakan konflik dan memelihara kemiskinan serta kebodohan sebagai cara melemahkan kebangkitan orang asli Papua.
Ia juga mendorong pemerintah menyelesaikan 4 akar konflik Papua yang pernah direkomendasikan LIPI dan kini BRIN: sejarah dan status politik integrasi, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, diskriminasi dan marjinalisasi, serta kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
*Contoh Sikap di Ruang Publik*
Yoman memberi tiga contoh sikapnya di acara resmi.
Pada 7 Desember 2017 saat pelantikan Bupati Puncak Jaya di Mulia, ia hadir namun tidak ikut menyanyi Lagu Indonesia Raya.
Pada 20 Desember 2024 di kantor BRIN saat peluncuran bukunya "Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua", ia juga memilih diam saat lagu dinyanyikan.
Pada 3 April 2025 di acara syukuran DPD Gerindra Papua atas terpilihnya Prabowo Subianto, ia hadir sebagai undangan dan kembali tidak ikut menyanyi.
"Ini bentuk perlawanan saya secara terhormat dan bermartabat di ruang-ruang publik dan resmi terhadap pendudukan dan penjajahan Indonesia atas bangsa Papua Barat," katanya.
*Serukan Hormat dan Solidaritas*
Meski berbeda pandangan politik, Yoman menekankan pentingnya saling menghormati. Ia mencontohkan film "Pesta Babi" yang menurutnya membuka mata publik Indonesia terhadap kondisi di Papua, sehingga tidak boleh dinodai dengan tindakan yang memicu kebencian.
"Dalam perbedaan ideologi, nasionalisme dan iman, kita tetap bersaudara dan saling menghormati dalam kemanusiaan dan kesamaan derajat untuk menciptakan perdamaian permanen di planet ini," tulisnya.
Ia menutup pernyataan dengan kutipan dari akademisi Dr. Connie Rahakundini Bakrie agar pemerintah berhati-hati dalam menyikapi isu Papua, karena persoalan ini menurutnya telah memenuhi syarat unsur sebuah negara.(DW)
Pernyataan ini disampaikan dari Ita Wakhu Purom pada 14 Agustus 2026. Kontak: 08124888458.
---
_Catatan Redaksi: Pernyataan di atas merupakan pandangan pribadi Dr. A.G. Socratez Yoman dan telah disunting seperlunya untuk kaidah jurnalistik tanpa mengubah substansi._
Social Header