JAKARTA, Globalnetizen.id -
Data pemerintah indah di atas kertas. Hingga akhir 2024 BPH Migas mencatat ada 583 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. 208 di antaranya untuk Klaster Papua.
Tapi di lapangan, di kampung-kampung pegunungan, pesisir dan pedalaman Papua, pertanyaan warga masih sama: "Berapa harga satu liter yang kami bayar hari ini?"
Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Papua Barat, DEPIDAR SOKSI, angkat suara keras.
Sabtu, 15 Agustus 2026, Plt Ketua DEPIDAR SOKSI Papua Barat Mozes Rudy F. Timisela, ST menegaskan subsidi BBM tidak boleh hanya diukur dari APBN dan data administrasi di Jakarta.
"JANGAN HANYA BICARA DARI JAKARTA"
"Jangan hanya bicara BBM subsidi dari Jakarta. Datanglah ke kampung-kampung pedalaman Papua dan tanyakan langsung kepada masyarakat. Berapa harga satu liter BBM yang mereka bayar," tegas Mozes dalam keterangan pers tertulis yang diterima awak media.
Menurut SOKSI, program BBM Satu Harga sudah tepat. Tapi indikator keberhasilannya bukan hanya jumlah penyalur. Yang paling penting diuji adalah 4 hal di ujung:
1. Harga yang dibayar masyarakat di kampung
2. Ketersediaan BBM setiap saat
3. Jarak tempuh warga ke penyalur resmi
4. Apakah kuota benar sampai ke yang berhak
PAPUA PUNYA TANTANGAN KHUSUS
Mozes menyoroti kondisi geografis Papua yang berbeda. Transportasi terbatas, rantai distribusi panjang. Biaya angkut dari titik resmi ke pedalaman bisa membuat harga BBM melambung berkali lipat.
"Kalau dalam administrasi pemerintah BBM dinyatakan telah disalurkan, tetapi masyarakat di ujung distribusi masih harus memperoleh BBM dengan harga sangat tinggi, maka ada persoalan yang harus kita evaluasi bersama," ujarnya.
9 POIN AUDIT YANG DITUNTUT SOKSI
SOKSI Papua Barat mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah melakukan audit menyeluruh distribusi BBM. Ada 9 poin yang harus dicek:
Pertama, kuota BBM subsidi dan penugasan per provinsi dan kabupaten.
Kedua, realisasi penyaluran sampai tingkat distrik.
Ketiga, jumlah penyalur BBM Satu Harga yang benar-benar aktif.
Keempat, volume BBM yang diterima tiap penyalur.
Kelima, frekuensi kekosongan BBM.
Keenam, harga aktual yang dibayar masyarakat di kampung.
Ketujuh, jarak ke penyalur resmi terdekat.
Kedelapan, potensi kebocoran dalam rantai distribusi.
Kesembilan, mekanisme pengawasan di lapangan.
"PEMERINTAH HARUS TURUN KE KAMPUNG"
Evaluasi, kata Mozes, tidak cukup lewat rapat di Jakarta atau ibu kota provinsi.
"Turun langsung ke kampung. Jangan hanya bertanya kepada distributor dan penyalur. Tanya masyarakat: berapa harga bensin hari ini, apakah BBM tersedia, dan dari mana mereka membelinya. Dari situlah kita mengetahui kondisi yang sebenarnya," tegasnya.
PAPUA BUTUH KEADILAN ENERGI
SOKSI menegaskan ini bukan penolakan terhadap program pemerintah. Ini adalah dorongan agar "BBM Satu Harga" benar-benar berubah menjadi "BBM Satu Harga yang sampai dan dirasakan masyarakat di kampung".
"Papua tidak meminta perlakuan berlebihan. Papua meminta keadilan. Kalau negara mengatakan BBM disubsidi untuk rakyat, maka masyarakat yang tinggal di kampung paling jauh pun harus merasakan manfaat subsidi tersebut," tutup Mozes.
Subsidi BBM jangan hanya jadi angka di APBN dan narasi di layar televisi. Ukuran keberhasilannya satu: ketika rakyat Papua di ujung negeri mendapat BBM yang tersedia, terjangkau, dan sesuai ketentuan.[rls]
Social Header