JAKARTA, Globalnetizen.id -
nggota Komite I DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menggelar pertemuan strategis dengan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Komjen Pol. Dr. Drs. H. Mohammad Fadil Imran, di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senin (29/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas agenda penting terkait perlindungan hak Orang Asli Papua atau OAP, pelayanan publik, penegakan hukum, serta upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
"Pertemuan ini memperkuat sinergi dan harmonisasi lembaga dalam mengawal agenda penting terkait pelayanan publik, penegakan hukum, serta menjaga stabilitas keamanan yang kondusif demi kemajuan daerah di Papua Barat Daya," ujar Senator Paul Finsen Mayor.
Empat Agenda yang Dibahas dalam Pertemuan
Dalam pertemuan tersebut, Senator Paul Finsen Mayor menyampaikan empat poin utama yang menjadi perhatian dan koordinasi bersama Polri.
1. Harmonisasi Lembaga
Memperkuat kolaborasi antara Komite I DPD RI dan Polri dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di Papua Barat Daya.
2. Kuota Akpol untuk OAP
Mendesak penambahan kuota penerimaan Akademi Kepolisian atau Akpol di Papua Barat Daya demi meningkatkan jumlah perwira dari Orang Asli Papua.
3. Promosi Perwira OAP
Mendorong promosi jabatan bagi perwira Polri yang berasal dari OAP agar dapat mencapai pangkat Jenderal.
4. Keamanan Daerah
Berkoordinasi mencari solusi konkret penanganan konflik di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat.
Senator Paul menegaskan komitmennya untuk mengawal hak masyarakat adat, mencetak pemimpin masa depan dari Papua, dan menjaga kedamaian di Tanah Papua.
Fokus pada Pendekatan Humanis dan Berbasis Hukum
Menurut Senator Paul, stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang humanis dan berbasis hukum dalam setiap langkah aparat di lapangan, khususnya dalam menjamin hak-hak masyarakat adat.
Asisten Kapolri Bidang Operasi, Komjen Pol. M. Fadil Imran, belum memberikan keterangan terpisah terkait hasil pertemuan hingga berita ini diturunkan. Pihak Mabes Polri menyatakan akan mengkaji lebih lanjut masukan dari perwakilan DPD RI tersebut.
Konteks: Peran DPD dalam Pengawasan Daerah
DPD RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di daerah, termasuk isu otonomi khusus, pelayanan publik, dan keamanan.
Papua Barat Daya merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Isu hak OAP dan stabilitas keamanan menjadi salah satu fokus utama pembahasan di legislatif pusat.(DW)
Social Header