Penunjukan Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz sebagai Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah memicu pertanyaan soal meritokrasi dan konflik kepentingan
JAKARTA, Globalnetizen.id -Penunjukan dua anak Menteri Haji dan Umrah sebagai Tenaga Ahli Menteri memicu sorotan publik. Pertanyaan kuncinya: yang diberikan itu privilese kekuasaan atau murni kompetensi.
Dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 yang beredar, nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz tercantum sebagai Tenaga Ahli Menteri. Keduanya diketahui merupakan anak Menteri Haji dan Umrah.
Jabatan Tenaga Ahli Menteri bukan posisi administratif biasa. Mereka disebut menerima gaji sekitar Rp17,5 juta per bulan, mobil dinas, fasilitas BBM dan sopir, dana operasional, serta tunjangan lain dari APBN.
Secara hukum tidak ada larangan anak pejabat jadi tenaga ahli. Namun Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan menyebut hubungan keluarga sebagai sumber potensi konflik yang wajib dikelola khusus.
Publik kini menuntut transparansi. Apakah ada seleksi terbuka, siapa pengusul nama, apakah menteri terlibat dalam keputusan, dan apakah deklarasi konflik kepentingan sudah dilakukan sesuai regulasi.
Sorotan paling tajam mengarah ke Barbarossa Muhammad Farros. Selain jadi tenaga ahli dengan fasilitas negara, ia juga ikut Diklat PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Dalam rentang waktu berdekatan ia dapat dua posisi strategis. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan soal mekanisme, dasar penilaian, dan kompetensi yang digunakan. Publik berhak tahu pengalaman profesional Barbarossa di bidang haji dan kontribusi yang jadi dasar penunjukan.
Kementerian Haji dan Umrah selama ini menegaskan seleksi petugas haji dilakukan profesional tanpa perlakuan khusus. Karena itu keterbukaan data pendidikan, rekam jejak, dan hasil penilaian jadi kunci membuktikan prinsip meritokrasi.
Regulasi konflik kepentingan dibuat agar hubungan keluarga tidak memengaruhi keputusan dan tidak menimbulkan persepsi istimewa. Semakin dekat dengan kekuasaan, semakin besar kewajiban negara membuktikan jabatan lahir dari kapasitas.
Tanpa keterbukaan soal dasar pengangkatan, mekanisme seleksi, dan pengelolaan konflik kepentingan, ruang publik akan terus bertanya: meritokrasi yang dikampanyekan pemerintah hari ini benar dijalankan atau hanya jargon?
Social Header