TANGERANG, Globalnetizen.id -
14 Oktober 2026 – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang menegaskan sikap kritisnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Pemerintah Kota Tangerang dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/10/2026).
Dalam dokumen pandangan umum yang dibacakan, Fraksi PDIP mengapresiasi penyampaian Raperda APBD, namun memberikan catatan keras: APBD 2027 harus berpihak kepada rakyat kecil, tidak membebani masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan menyelesaikan persoalan dasar masyarakat demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Fraksi yang identik dengan banteng moncong putih ini merumuskan 9 Pokok-Pokok Pandangan dan Agenda Aksi Perjuangan:
1. Prioritas Pengentasan Kemiskinan. APBD 2027 harus diprioritaskan untuk menghapus kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Bidang Pendidikan – Rp1,5 Triliun. Fraksi PDIP mendorong pemerataan sekolah negeri SD & SMP di setiap kelurahan (sekolah gratis), perbaikan gedung, sarana prasarana, pengadaan CCTV di sekolah, perluasan beasiswa Tangerang Cerdas, peningkatan insentif guru TK & PAUD, hingga penguatan pendidikan inklusif.
3. Bidang Kesehatan dan Perlindungan Pekerja – Rp999 Miliar. Mendorong penguatan layanan kesehatan primer di Puskesmas, edukasi ASI dan gizi anak, Akses pengobatan gratis (UHC BPJS) dan pemeriksaan kesehatan gratis, perlindungan pekerja rentan (JKK & JKM), serta dorongan pembentukan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Infrastruktur, Banjir, dan Kawasan Kumuh. Menuntut penuntasan kawasan kumuh, penanganan banjir (drainase, kolam retensi, embung, sumur resapan, normalisasi sungai), percepatan pembangunan yang mendukung investasi, dan keberpihakan pembangunan diukur dari dampak pada kualitas hidup, pengentasan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan.
5. Pendapatan Daerah dan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Memperjuangkan realisasi Dana Bagi Hasil, kritis terhadap pemotongan transfer keuangan pusat, perlunya pendataan wajib pajak, optimalisasi penagihan piutang pajak, tingkatkan peran BUMD, dan gali potensi retribusi secara inovatif.
6. Alokasi Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat. Program pemberdayaan RT/RW berbasis kewilayahan hingga 2% dari APBD, peningkatan insentif Satlinmas, PSM, dan kader Posyandu, apresiasi Perwal No.13 Tahun 2026 (jasa tenaga keagamaan lintas agama), serta dorong integrasi data dan sosialisasi program.
7. Penataan Utilitas dan Pengelolaan Sampah. Percepat penataan jaringan kabel dan utilitas (termasuk bawah tanah di jalan utama), penataan SPAM, bank sampah, pengolahan sampah jadi energi, pengelolaan sampah dari sumbernya, dan percepatan PSEL mandiri Kota Tangerang.
8. Mitigasi Bencana dan Keamanan Lingkungan. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat (APAR, hidran, kelurahan sadar bencana), penguatan sinergi lingkungan dengan Bhabinkamtibmas dan Linmas, perhatian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta ketertiban informasi SPPG yang belum bersertifikat laik higiene.
9. Evaluasi Pendapatan dan Belanja. Fraksi PDIP menyoroti proyeksi dalam dokumen: Pendapatan Daerah Rp5,16 Triliun, Belanja Daerah Rp5,51 Triliun, dengan defisit yang direncanakan sebesar Rp442,17 Miliar. Fraksi menilai perencanaan program harus realistis dan terukur, peningkatan PAD (retribusi pajak, optimalisasi piutang, BUMD, inovasi retribusi). Catatan: angka masih dokumen yang diberikan, nilai perlu dikonsolidasi kembali.
KESIMPULAN
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung Raperda APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, dengan menekankan lima prinsip utama:
1. APBD harus berpihak kepada rakyat kecil, mengentaskan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan.
2. Pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur RT/RW) menjadi prioritas.
3. Pembangunan merata dan berkualitas, termasuk penataan RT/RW dan perlindungan kelompok rentan.
4. Pengelolaan keuangan transparan, efektif, dan akuntabel dengan optimalisasi pendapatan daerah.
5. Kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan, bukan sekadar serapan anggaran.
Menutup pandangan, Fraksi PDIP mengutip pesan Bung Karno: _“Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa, selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita belum selesai.”(DW)
Inti Pesan Fraksi: APBD 2027 harus menjadi instrumen perjuangan untuk menghadirkan pembangunan yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang.
Social Header