Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, *Eduard Orocomna, S.T*, mempertanyakan pelaksanaan Workshop Kurasi dan Penyuntingan Sastra Lisan Cerita Rakyat 7 Suku yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Teluk Bintuni di Ruang Cendrawasih, Hotel Steenkoll Bintuni, Rabu (23/09/2026).
Eduard menilai kegiatan yang mengklaim melibatkan 14 penulis lokal tersebut janggal dan tidak sesuai dengan substansi cerita rakyat 7 suku asli Teluk Bintuni.
"Saya merasa aneh dan janggal dengan acara kegiatan workshop ini. Penulisan tentang cerita rakyat terutama cerita rakyat Kabupaten Teluk Bintuni tidak sesuai cerita-cerita yang ditulis di acara itu terutama soal 7 suku. Cerita rakyat yang ditampilkan itu mengada-ada," tegas Eduard dalam keterangan tertulis, Rabu malam.
Sebagai Lembaga Kultural yang bertugas melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua, Eduard mempertanyakan legitimasi penulis yang terlibat dalam kurasi sastra lisan tersebut.
"Mana mungkin penulis yang berasal dari luar daerah Kabupaten Teluk Bintuni bisa menceritakan cerita rakyat terutama soal tujuh suku? Saya mempertanyakan penulis, heran dan aneh dengan penulis yang berasal dari luar Kabupaten Teluk Bintuni," ujar Eduard.
Menurutnya, 7 suku asli Teluk Bintuni – *Sebyar, Wamesa, Kuri, Irarutu, Moskona, Sough, dan Sumuri* – memiliki tuturan adat, mitos, legenda, dan pengetahuan luhur yang diwariskan secara lisan dari tetua adat. Cerita itu tidak bisa dikarang atau dikurasi oleh pihak yang tidak hidup dan tumbuh dalam budaya tersebut.
"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni lebih memprioritaskan kepada anak-anak asli Orang Papua, para Ketua adat, pelaku budaya yang ada di kampung-kampung di bumi Sisar Matiti, bukan mendatangkan penulis dari luar," tegas Eduard, putra asli Suku Moskona.
Eduard mengapresiasi niat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendokumentasikan kekayaan budaya takbenda agar tidak punah ditelan zaman, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Joko Lingara saat membuka workshop. Namun ia mengingatkan, dokumentasi harus dilakukan dengan metodologi adat yang benar.
"Jangan sampai niat baik untuk membukukan menjadi aset literasi daerah yang sah dan abadi, justru menghasilkan buku yang isinya bukan cerita kami. Itu bukan pelestarian, itu pengaburan identitas," katanya.
Workshop yang dibuka resmi oleh Wakil Bupati Joko Lingara itu menghadirkan narasumber Dr. Ina Samosir Lefaan, pegiat budaya dan akademisi Universitas Cenderawasih Papua, dan Christina M. Udiani, akademisi, penulis, dan editor Gramedia Jakarta, serta dihadiri Asisten III Setda Jacomina Jane Mahdalena Fimbay, Plt Kadis Perpustakaan Sistoyo, Anggota DPRK Roy Marthen Masyewi, dan Ketua LMA 7 Suku Marthen Wirsin.
MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni meminta Dinas terkait membuka secara transparan daftar 14 penulis lokal yang dimaksud, darimana asal suku dan kampungnya, serta naskah cerita rakyat mana dari 7 suku yang sudah dikurasi.
"Kami di MRPB akan lakukan verifikasi kultur. Kami akan panggil para tetua adat 7 suku untuk cek, apakah cerita yang ditulis itu benar cerita asli atau cerita karangan," pungkas Eduard.(DW)
Sumber: Eduard Orocomna, S.T Anggota MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni (Suku Moskona)_
Social Header