TANJUNG REDEB, Globalnetizen.id -
Kompetisi Literasi Politik dan Demokrasi bagi siswa SMA se-Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, batal digelar. Kegiatan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran demokrasi bagi pelajar itu kandas setelah proses pencairan anggaran terkendala pemblokiran sementara rekening belanja dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan tentang pengelolaan kas Pemerintah Kabupaten Berau. Terlebih, pemblokiran disebut berlaku terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bukan hanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang harus membatalkan agenda pelajar tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapran, membenarkan adanya pemblokiran sementara rekening belanja dalam SIPD. Namun, ia menegaskan kebijakan itu bukan berarti keuangan pemerintah daerah kosong.
“Iya, saat ini kami sedang melakukan pemblokiran sementara rekening belanja di SIPD untuk seluruh SKPD,” kata Sapran saat dikonfirmasi redaksi DerapKalimantan.com.
Menurut dia, kebijakan tersebut bersifat sementara sambil menunggu dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Bukan kosong, tapi lebih kepada pengendalian kas. Untuk belanja diprioritaskan yang sifatnya wajib dan mengikat terlebih dahulu,” ujarnya.
Pernyataan itu menjelaskan alasan umum di balik kebijakan tersebut. Namun, masih ada pertanyaan yang perlu dijawab: berapa besar dana transfer yang sedang ditunggu, kapan dana itu diperkirakan masuk, dan sampai kapan pembatasan pencairan belanja akan diberlakukan?
Anggaran Tertahan, Agenda Pelajar Batal
Dampak kebijakan tersebut dirasakan Kesbangpol Berau. Melalui surat bernomor B-378/200.1.5/Kespol-II/X/2026 tertanggal 20 Oktober 2026, instansi itu menyampaikan pembatalan Kompetisi Literasi Politik dan Demokrasi kepada kepala sekolah SMA di wilayah Kabupaten Berau.
Dalam surat tersebut, pembatalan dikaitkan dengan pemblokiran sementara rekening SIPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Berau.
Kesbangpol menyebut proses pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang diperlukan untuk membiayai kegiatan, tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Akibatnya, kompetisi yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa SMA itu tidak dapat terlaksana.
Pembatalan tersebut bukan sekadar persoalan perubahan agenda. Di baliknya, ada persiapan peserta didik yang terhenti dan program pemerintah yang tidak berjalan sesuai rencana.
Seorang tenaga pendidik yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyayangkan pembatalan tersebut. Ia menilai dampak terhadap siswa semestinya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengendalian belanja.
Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi kas sejak awal agar kegiatan pendidikan yang telah direncanakan tidak terhenti mendadak.
Kritik itu menempatkan pemerintah daerah pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana dampak kebijakan pengendalian kas telah diperhitungkan sebelum kegiatan yang melibatkan pelajar akhirnya dibatalkan?
Bukan Berarti Kas Kosong, tetapi Apa Dampaknya?
Penjelasan Sapran menegaskan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai langkah pengendalian kas, bukan pengakuan bahwa kas daerah telah kosong. Dua hal itu perlu dibedakan agar persoalan tidak disimpulkan secara berlebihan.
Namun, kebijakan pengendalian kas tetap membutuhkan penjelasan yang terukur, terutama ketika berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Publik perlu mengetahui apakah pemblokiran berlaku terhadap seluruh jenis belanja atau hanya belanja tertentu, bagaimana mekanisme penentuan prioritas, serta apakah tersedia pengecualian untuk kegiatan yang telah direncanakan dan memiliki jadwal pelaksanaan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah pembatalan kompetisi pelajar merupakan satu-satunya dampak yang muncul atau ada kegiatan lain di sejumlah organisasi perangkat daerah yang ikut tertunda.
Sebab, jika pemblokiran dilakukan secara menyeluruh, dampaknya berpotensi melampaui satu agenda Kesbangpol. Akan tetapi, besaran dampak tersebut belum dapat dipastikan tanpa penjelasan resmi dari BPKAD dan TAPD.
Di sisi lain, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan ini menandakan krisis keuangan Pemerintah Kabupaten Berau. Penjelasan BPKAD justru menyebut pengendalian kas dan penantian dana transfer sebagai alasan kebijakan.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum menjawab seluruh persoalan, terutama mengenai waktu pemberlakuan, target pencabutan pemblokiran, serta langkah untuk mencegah pembatalan kegiatan serupa.
Pembatalan kompetisi ini juga membuka ruang evaluasi terhadap keselarasan antara perencanaan program dan kesiapan pendanaannya.
Jika kegiatan telah masuk dalam perencanaan dan anggaran, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana risiko keterlambatan pencairan telah diperhitungkan. Jika kendala baru muncul menjelang pelaksanaan, perlu diterangkan faktor apa yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dipertahankan atau dijadwalkan ulang.
Pertanyaan lain yang relevan adalah apakah anggaran kegiatan telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pada tahap mana proses pencairan terhenti, serta apakah Kesbangpol telah memperoleh informasi mengenai kebijakan pemblokiran sebelum menyampaikan pembatalan kepada sekolah.
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk membedakan persoalan administrasi, keterbatasan arus kas, dan kelemahan dalam perencanaan pelaksanaan program. Ketiganya memiliki konsekuensi dan langkah penyelesaian yang berbeda.
Pengendalian kas merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, kebijakan itu tetap perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan program, kepastian administrasi, dan dampak terhadap masyarakat.
Dalam kasus ini, Kesbangpol menjadi salah satu instansi yang terdampak kebijakan tersebut. Sementara itu, para siswa yang telah mempersiapkan diri harus menerima pembatalan agenda yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran demokrasi.
Publik Menunggu Penjelasan TAPD
BPKAD telah menyampaikan alasan umum pemblokiran, yakni pengendalian kas sambil menunggu transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, penjelasan lebih terperinci masih dibutuhkan untuk menjawab kapan kebijakan itu berakhir dan bagaimana pemerintah memastikan program yang terdampak dapat dilanjutkan.
TAPD Berau juga perlu menjelaskan dasar pertimbangan kebijakan, cakupan belanja yang diblokir, serta mekanisme penetapan prioritas pembayaran selama masa pengendalian kas.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan semata-mata apakah kas daerah kosong atau tidak. Yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah menjaga agar kebijakan pengelolaan kas tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Kompetisi Literasi Politik dan Demokrasi Pelajar mungkin hanya satu agenda. Namun, pembatalannya menyisakan pertanyaan lebih luas mengenai kesiapan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan kemampuan pemerintah daerah menjaga kesinambungan program publik.
Transparansi diperlukan agar publik dapat memahami duduk perkara secara utuh, tanpa bersandar pada spekulasi. Sebab, ketika kebijakan pengendalian kas berujung pada batalnya kegiatan pemerintah, penjelasan mengenai alasan, dampak, dan jalan keluarnya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.(DW)
Social Header