BULELENG, Globalnetizen.id -
Kerentanan Kabupaten Buleleng terhadap bencana gempa bumi dan tsunami menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja reses di Kantor Bupati Buleleng, Jumat (9/10/2026), Komisi VIII tidak hanya menyerap aspirasi kebencanaan, tetapi juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 118.203.239.000.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, didampingi Wakil Ketua Komisi VIII, H. Singgih Januratmoko, kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Kariyasa menjelaskan, kunjungan ini melibatkan 10 mitra kerja Komisi VIII, meliputi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuannya untuk memotret langsung persoalan sosial dan keagamaan di daerah.
“Kami mengajak semua mitra untuk menyerap aspirasi terhadap permasalahan yang ada di daerah. Buleleng ini unik, potensinya besar, tetapi risiko bencananya juga tinggi,” kata Kariyasa, politisi PDI Perjuangan tersebut.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
Isu kebencanaan mengemuka dalam dialog dengan Pemkab Buleleng. Kariyasa menilai, penguatan early warning system atau sistem peringatan dini dan alokasi anggaran mitigasi yang berkelanjutan menjadi kunci.
Sejumlah kebutuhan mendesak yang diusulkan daerah, seperti kendaraan operasional rescue, mobil tangki air, hingga perlindungan asuransi bagi relawan bencana, telah dicatat.
“Usulan-usulan tersebut kami catat dan akan kami tindaklanjuti bersama mitra kerja di pusat, baik melalui dana reguler maupun dana siap pakai saat darurat,” ujarnya.
Selain kebencanaan, Komisi VIII juga menyoroti masa depan pendidikan keagamaan di Bali. Pihaknya mendorong pembentukan lembaga pendidikan keagamaan terpadu Widyalaya, mulai dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi, agar memiliki kepastian lapangan kerja bagi lulusannya.
Rincian Bantuan Rp 118,2 Miliar
Bantuan sosial yang disalurkan Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI di Buleleng terdiri atas empat program:
1. Program Sembako senilai Rp 65,17 miliar untuk 108.705 keluarga penerima manfaat (KPM);
2. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 50,89 miliar untuk 66.109 KPM;
3. Bantuan ATENSI Sentra Mahatmiya Bali Rp 617,3 juta untuk 291 penerima manfaat;
4. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp 1,51 miliar untuk 304 KPM.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dari Buleleng akan dibawa sebagai bahan pembahasan prioritas dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama kementerian terkait di Jakarta.(DW)
Social Header