Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, melayangkan kritik keras terhadap wacana pemindahan sistem pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Deddy menilai kebijakan tersebut ngawur dan hanya akal-akalan agar pegawai terpaksa berbelanja di koperasi tempat mereka mengambil gaji.
3 Poin Kritik Deddy Sitorus:
1. Indikasi Memaksa ASN Berbelanja
Deddy menduga ada motif terselubung untuk mengarahkan ASN agar menghabiskan uang di Kopdes karena penarikan gaji dialihkan ke sana.
2. Memicu Inefisiensi Birokrasi
Sistem yang selama ini sudah praktis secara digital via Bank Himbara dan BPD justru mundur. ASN harus mengorbankan waktu dan biaya transport tambahan hanya untuk antre di Kopdes.
3. Risiko Pengelolaan Keuangan Publik
Infrastruktur keuangan dan akuntansi Kopdes dinilai belum mumpuni mengelola perputaran dana publik skala besar, rawan kekacauan pembukuan antara dana operasional bisnis koperasi dan anggaran gaji.
Dampak ke Perbankan Daerah:
Selain beban ASN, skema ini juga berpotensi mengganggu likuiditas BPD. Perpindahan dana besar-besaran dari bank operasional ke koperasi dikhawatirkan mengacaukan sistem autodebet kredit yang mayoritas dimiliki ASN.
Hingga saat ini legislatif mendesak pemerintah meninjau ulang dan membatalkan rencana tersebut karena dinilai tidak memberi nilai tambah, melainkan menambah beban birokrasi. (DW)
Social Header