Aksi tersebut digagas oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu [AMPB] dengan bendera besar Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu [ARIB]. Dua koordinator lapangan, Teguh dan Botok, disebut telah tiba dan berposko di depan Gedung DPR RI, Senayan, untuk menggalang massa yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang.
“Ini menarik bagi saya, karena di aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa sebelumnya sepertinya tidak sampai ada tokoh adat atau organisasi yang sampai ikut turun tangan berstatement di media jauh sebelum aksi itu dimulai,” ungkap Petrus Herman kepada Redaksi Minggu (23/8/2026).
Petrus menyinggung pernyataan Ketua Umum Bamus Betawi yang menyebut ‘tanah Jakarta adalah tanah Betawi’. Menurutnya, pernyataan serupa tidak muncul saat aksi mahasiswa dari Depok, seperti yang dilakukan mahasiswa UI.
“Jadi harusnya pernyataan ketua umum Bamus Betawi juga menyampaikan hal yang sama soal ‘tanah Jakarta adalah tanah Betawi’ kepada para mahasiswa yang datang melakukan aksi. Tapi anehnya, statement itu hanya disampaikan ke AMPB seakan-akan kita sedang ingin dibenturkan antar masyarakat,” ujarnya.
Profiling Dua Organisasi yang Menolak
Petrus mengaku melakukan penelusuran melalui metode OSINT [Open Source Intelligence] terhadap dua kelompok yang disebutnya mengambil “spotlight” lebih dulu.
Terkait Bamus Betawi, Petrus menyebut organisasi itu pernah menobatkan Presiden Prabowo sebagai “Bapak Perdamaian Dunia”. Ia menduga ada upaya lobi terkait UU DKJ, khususnya Pasal 31 tentang kebudayaan Betawi.
“Target lobinya spesifik: memastikan Bamus Betawi secara sah diangkat statusnya menjadi Dewan Adat atau Lembaga Adat resmi mitra pemerintah, sekaligus memperjelas turunnya Dana Abadi Kebudayaan Betawi,” tulis Petrus. Ia jugar menyinggung pernyataan Ketua Umum Bamus Betawi sebelumnya terkait rekomendasi nama calon Gubernur DKJ ke Presiden.
Untuk KAMMI, Petrus mengingatkan sejarah pendirian organisasi tersebut.
“Tebak siapa orang yang pertama kali mendeklarasikan KAMMI sekaligus menjadi Ketua Umum pertama KAMMI di tahun 1998? FAHRI HAMZAH. Yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,” tulisnya.
AMPB Disebut “Ancaman” Baru
Pegiat Demokrasi ini menilai AMPB menjadi sorotan karena pola gerakannya yang berbeda. Ia merujuk pada aksi AMPB di DPRD Pati yang sempat viral karena massa duduk di kursi pimpinan.
“Pola gerakan AMPB ini tidak terdeteksi ada susupan ‘demo titipan’ kepentingan dari elite, karena kawan-kawan di AMPB ini dengan cerdas menggunakan senjata mematikan masyarakat: HAPE DAN MEDIA SOSIAL,” tulisnya.
Menurut Petrus, seluruh proses aksi AMPB dipublikasikan secara terbuka di berbagai akun media sosial untuk menghindari stigma “buzzer” atau “antek asing”. Ia menyebut pola ini mirip dengan gerakan masyarakat pada reformasi 1998 dan berpotensi menjadi “trigger” bagi kelompok grassroot lain.
“Salah satu massa dari AMPB sudah mengeluarkan narasi: ‘Jika pemerintah pusat tidak segera mengesahkan UU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor, maka bersiaplah akan di ‘Nepal’ kan,’” kutip Petrus.
Di akhir Pernyataannya, Prtrus mengingatkan publik agar waspada terhadap potensi adu domba. Ia menyinggung pengukuhan 20 ormas baru oleh Hashim Djojohadikusumo dan kendali atas 103 ormas di bawah Forum Masyarakat Indonesia Emas [FORMAS].
“Jangan mau gampang diadu domba. Jangan mau dibenturkan antar masyarakat. Warga jaga warga. Satukan kekuatan. Satukan suara. Bidik hanya pada satu sasaran,” tutup Petrus Herman.(DW)
Social Header