Buka Data Vendor dan Daftar Penerima, Jangan Jadikan Bencana Sebagai Ladang Proyek Minim Akuntabilitas7 (Foto Istimewa)
BANDA ACEH, Globalnetizen.id -
Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penyaluran dana bantuan pemulihan sektor pertanian senilai Rp2,5 triliun untuk wilayah Aceh.
Pria yang akrab disapa Abu Salam itu mendesak Menteri Pertanian untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Aceh. Ia menilai terdapat karut-marut dan minimnya transparansi dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kementerian Pertanian harus meluruskan disinformasi ini dan meminta maaf kepada rakyat Aceh. Jangan sampai seolah-olah Aceh sudah diberikan uang Rp2,5 triliun, padahal barangnya dikendalikan dari Jakarta dan Balai di Medan. Ada kejanggalan struktural di sini yang memicu kebingungan dan harapan palsu di tingkat petani," ujar Abu Salam di Banda Aceh, dikutip dari tinjauan.id Selasa, 11 Agustus 2026.
Anggaran Dikendalikan Pusat, Bukan Ditransfer ke Daerah
Menurut Abu Salam, narasi yang berkembang di publik seolah-olah Pemerintah Aceh menerima kucuran dana tunai dalam jumlah fantastis. Padahal di lapangan, mayoritas anggaran dikendalikan penuh oleh Satuan Kerja (Satker) Pusat melalui skema pengadaan barang.
Bentuk bantuan yang disalurkan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bibit, bukan dana tunai langsung ke pemerintah daerah maupun kelompok tani.
Ia juga menyoroti proses verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan mekanisme pengadaan barang yang berjalan tertutup.
"Prosesnya seperti black box atau ruang gelap tanpa pelibatan pengawasan daerah yang memadai. Skema top-down ini rawan penyimpangan dan berpotensi membuat ribuan alsintan berujung mangkrak karena tidak sesuai dengan topografi atau kebutuhan riil kelompok tani di Aceh," tegasnya.
Tuntut Transparansi Penuh
Abu Salam menekankan, jika Kementan benar-benar berniat memulihkan lebih dari 100 ribu hektare lahan sawah dan perkebunan di Aceh yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, maka langkahnya harus konkret dan akuntabel.
"Buka data vendor pengadaannya, buka daftar penerimanya. Jangan jadikan bencana hidrometeorologi di Aceh sebagai ladang proyek pusat yang minim akuntabilitas," ujarnya.
Sebagai penasihat di bidang investasi, ia mengingatkan bahwa pengelolaan dana bantuan yang tidak transparan akan merusak iklim investasi daerah. Kepercayaan investor, katanya, sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pertanian belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dan kritik tersebut. (DW)
Sumber:
tinjauan.id
Social Header