Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali, Wahyono, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut segera dievaluasi secara menyeluruh.
Desakan serupa disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boyolali, Suyadi. Keduanya menilai evaluasi penting dilakukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan dan kesehatan penerima manfaat.
Dugaan gangguan kesehatan tersebut terjadi setelah siswa SMPN 6 Boyolali mengonsumsi menu MBG pada Kamis (20/8/2026). Berdasarkan pendataan pihak sekolah, sebanyak 96 siswa, tiga guru, dan satu pegawai tata usaha mengalami keluhan kesehatan, antara lain sakit perut dan diare.
Selain SMPN 6 Boyolali, keluhan serupa juga dilaporkan terjadi di SMPN 2 Boyolali yang menerima pasokan MBG dari SPPG yang sama. Sejumlah siswa di sekolah tersebut dilaporkan mengalami sakit perut dan diare.
Wahyono menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, kualitas makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan terhadap SPPG harus diperiksa untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai program yang tujuan utamanya meningkatkan gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan,” ujar Wahyono dalam keterangannya.
Sementara itu, Suyadi juga mendesak pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap SPPG yang memasok MBG ke SMPN 6 Boyolali. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Menurut Suyadi, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Evaluasi tidak hanya diperlukan setelah muncul dugaan keracunan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar kualitas makanan yang diterima peserta didik benar-benar terjamin.
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Semarang. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami siswa dan tenaga pendidik.
Di sisi lain, operasional SPPG Siswodipuran 2 yang memasok MBG ke sekolah-sekolah tersebut telah dihentikan sementara sambil menunggu asesmen dan hasil pemeriksaan. Mulai Senin (24/8/2026), layanan MBG untuk penerima manfaat yang sebelumnya dilayani SPPG tersebut direncanakan dialihkan ke SPPG lain.
Sebelumnya, pihak sekolah juga melaporkan bahwa satu kelas yang tidak mengonsumsi menu MBG pada hari kejadian tidak mengalami keluhan serupa. Namun, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Fraksi PKS dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boyolali berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan yang lebih ketat dinilai diperlukan agar program pemenuhan gizi bagi pelajar benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan.(DW)
Social Header