Denpasar, Globalnetizen.id – Ancaman terhadap keutuhan bangsa saat ini dinilai tidak lagi datang semata-mata dari kekuatan militer atau persenjataan modern. Di era digital, penyebaran informasi palsu, manipulasi opini, dan narasi provokatif justru menjadi tantangan yang harus diwaspadai bersama.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution saat menghadiri kegiatan simakrama bersama insan pers di Aula Pendam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (24/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media itu, Amrizal menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola ancaman yang dihadapi suatu negara. Jika dahulu peperangan identik dengan penggunaan kekuatan fisik dan persenjataan, kini perpecahan dapat dipicu melalui informasi yang disebarluaskan secara masif di ruang digital.
Menurutnya, berita bohong atau hoaks dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan konflik sosial, memperuncing perbedaan, hingga menggerus persatuan masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan baik.
"Bangsa yang besar bisa dilemahkan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga melalui informasi yang salah, opini yang dibentuk secara sengaja, dan narasi yang memecah belah," ujarnya.
Amrizal mengajak seluruh elemen media untuk belajar dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan dalam waktu panjang. Salah satu strategi yang digunakan penjajah saat itu adalah politik pecah belah atau divide et impera yang bertujuan melemahkan persatuan masyarakat.
Ia menilai pola serupa masih relevan hingga saat ini, meskipun bentuk dan medianya telah berubah mengikuti perkembangan zaman.
Karena itu, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ruang publik tetap sehat dan produktif. Selain menjalankan fungsi penyampaian informasi, pers juga diharapkan mampu menjadi filter terhadap berbagai informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Peran media sangat strategis. Media dapat menjadi perekat yang memperkuat persatuan, sekaligus menjadi garda depan dalam menangkal informasi yang menyesatkan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapendam juga menegaskan bahwa TNI terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat maupun media. Ia mengakui setiap institusi, termasuk TNI, tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan yang terjadi di lapangan.
Namun demikian, ia berharap setiap informasi yang berkaitan dengan institusi TNI, khususnya Kodam IX/Udayana, dapat melalui proses verifikasi yang memadai sebelum dipublikasikan.
Prinsip konfirmasi dan check and recheck, lanjutnya, merupakan bagian penting dari praktik jurnalistik yang profesional sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Kami berharap hubungan baik antara TNI dan media dapat terus terjalin. Jika ada informasi yang berkaitan dengan personel atau institusi kami, silakan lakukan konfirmasi agar fakta yang diterima publik benar-benar utuh," ucapnya.
Kegiatan simakrama tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog. Selain menjadi ajang silaturahmi antara Kodam IX/Udayana dan insan pers, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi menghadapi tantangan penyebaran informasi di era digital yang semakin kompleks.
Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak tanpa batas, kolaborasi antara institusi negara dan media dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat literasi publik, serta mempertahankan persatuan bangsa. (Smt)
Social Header