Belajar dari Papua Barat, APPOAP Desak Mimika Beri Ruang Lebih ke Pengusaha Orang Asli Papua

Dari 9.205 paket proyek Rp2,3 triliun di SiRUP, APPOAP minta Pemkab Mimika pastikan OAP jadi pelaku, bukan penonton

TIMIKA, Globalnetizen.id -

Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika mencontoh langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melibatkan 856 kontraktor Orang Asli Papua (OAP) dalam program percepatan infrastruktur daerah.

Apresiasi itu disampaikan APPOAP menyusul data Pemprov Papua Barat yang mencatat 1.807 kontraktor OAP telah diverifikasi. Sebagian besar di antaranya sudah masuk dalam paket pekerjaan pembangunan daerah.

“Keberpihakan yang terukur dan terencana seperti di Papua Barat ini yang kami harapkan. Ini langkah strategis dan patut jadi contoh bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua,” ujar APPOAP dalam keterangan tertulis, Minggu 21/6/2026.

Menurut APPOAP, momentum pasca Pilkada seharusnya dimanfaatkan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk meninggalkan warisan pembangunan yang lebih berdampak. Bukan hanya fisik, tapi juga ekonomi.

“Pemerintah Kabupaten Mimika punya kesempatan besar membangun kelas pengusaha Orang Asli Papua yang kuat, mandiri, dan berdaya saing,” kata APPOAP.

Desakan itu muncul karena masih minimnya keterlibatan pengusaha OAP di Mimika. Data Badan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mimika mencatat ada sekitar 9.205 paket kegiatan senilai Rp2,3 triliun yang terinput di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun anggaran 2026. Namun hingga pertengahan tahun, baru sebagian kecil yang masuk proses pengadaan.

APPOAP menilai, Otonomi Khusus Papua lahir untuk menghadirkan keberpihakan dan pemberdayaan OAP, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa. Karena itu pembangunan tak boleh dimaknai sebatas gedung dan jalan.

“Pembangunan harus mampu menciptakan pelaku ekonomi lokal yang menjadi tuan rumah di atas tanahnya sendiri. OAP tidak boleh hanya jadi penonton,” tegas APPOAP.

Untuk itu APPOAP mengusulkan 6 langkah strategis kepada Pemkab Mimika:

1. *Pendataan dan verifikasi* menyeluruh pengusaha serta kontraktor OAP di Mimika.  

2. *Kebijakan afirmasi* yang menjamin keterlibatan OAP di paket pekerjaan pemerintah.  

3. *Program Penguatan Pengusaha OAP Mimika* sebagai agenda prioritas daerah.  

4. *Alokasi paket pekerjaan* sesuai regulasi kepada OAP lewat mekanisme transparan dan akuntabel.  

5. *Kewajiban kemitraan* antara perusahaan besar dengan pengusaha OAP di proyek strategis.  

6. *Regulasi daerah* yang memberi perlindungan dan pemberdayaan bagi pengusaha OAP.

Dengan APBD terbesar di Tanah Papua, APPOAP menilai Mimika punya kapasitas melahirkan ribuan pengusaha OAP mandiri. Kuncinya, kata APPOAP, ada pada keberanian politik dan keberpihakan kebijakan yang nyata.

“Kami mengajak Pemkab Mimika, DPRK Mimika, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem ekonomi yang memberi ruang adil bagi Orang Asli Papua,” tutup APPOAP.