APRESIASI SIKAP KRITIS DPRP PAPUA TENGAH, SAATNYA PEMBERDAYAAN PENGUSAHA OAP DI MIMIKA DILAKUKAN SECARA TERUKUR DAN BERKELANJUTAN
Timika, Globalnetizen.id -
Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) memberikan apresiasi terhadap perhatian dan sikap kritis Anggota DPR Papua Tengah, John Thie, yang menyoroti peran kepala OPD dan berbagai dinamika pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mimika Kamis (25/6/2026).
Menurut APPOAP, pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan benar-benar berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ketua APPOAP, Emus Kokoya, mengatakan bahwa substansi yang paling penting dari berbagai dinamika yang berkembang saat ini bukan sekadar persoalan proyek atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan keberpihakan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi pengusaha Orang Asli Papua.
"Kami melihat apa yang disampaikan Bapak John Thie sebagai bentuk kepedulian agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana seluruh pihak bersama-sama mencari solusi sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dan pengusaha OAP juga memperoleh ruang yang adil untuk bertumbuh," ujar Emus Kokoya.
APPOAP menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pengusaha OAP bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Bahkan berbagai regulasi nasional, Otonomi Khusus Papua, serta kebijakan afirmatif pemerintah telah memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika yang beberapa kali menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan usaha milik Orang Asli Papua.
Sekretaris APPOAP, Andarias Lemauk, menjelaskan bahwa selama ini APPOAP bersama Dewan Adat Daerah telah menawarkan sejumlah solusi konkret kepada pemerintah daerah untuk memperkuat keterlibatan pengusaha OAP dalam pembangunan.
Beberapa usulan tersebut antara lain:
1. Pendataan dan verifikasi menyeluruh perusahaan milik Orang Asli Papua yang aktif dan memenuhi syarat administrasi.
2. Pembentukan basis data (database) pengusaha OAP yang dapat menjadi rujukan seluruh OPD dalam pelaksanaan program pembangunan.
3. Pemetaan klasifikasi usaha berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan bidang kerja sehingga paket pekerjaan dapat diberikan sesuai kapasitas masing-masing perusahaan.
4. Pelaksanaan program pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi pengusaha OAP secara berkala.
5. Pembentukan forum komunikasi antara pemerintah daerah, DPRK, DPRP, Dewan Adat, dan organisasi pengusaha OAP untuk membahas hambatan dan solusi secara bersama.
6. Penerapan kebijakan afirmatif yang terukur, transparan, dan akuntabel agar pengusaha OAP dapat menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.
APPOAP menilai bahwa langkah-langkah tersebut telah berhasil diterapkan dalam berbagai bentuk kebijakan afirmatif di sejumlah daerah di Tanah Papua dan patut menjadi bahan pembelajaran bersama. Model pemberdayaan yang dilakukan di Papua Barat, misalnya, menunjukkan bahwa keberpihakan kepada kontraktor OAP dapat dilakukan melalui sistem pendataan dan verifikasi yang jelas sehingga manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat asli Papua.
Sementara itu, anggota APPOAP, Faya Naa, mengingatkan bahwa pengusaha OAP tidak menginginkan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan hukum. Yang diharapkan adalah kesempatan yang adil, pembinaan yang berkelanjutan, serta keberpihakan yang nyata sebagaimana semangat Otonomi Khusus Papua.
"Kami ingin menjadi pelaku pembangunan, bukan hanya menjadi penonton di atas tanah kami sendiri. Karena itu yang dibutuhkan bukan konflik atau saling menyalahkan, tetapi kolaborasi dan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua secara terukur dan bertanggung jawab," kata Faya Naa.
APPOAP berharap perhatian yang disampaikan DPRP Papua Tengah dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRK Mimika, Dewan Adat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat ekonomi Orang Asli Papua.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dari pembangunan di daerah ini.(DW)
Hormat Kami,
ALIANSI PEDULI PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA (APPOAP)
Ketua
Emus Kokoya
Sekretaris
Andarias Lemauk
Anggota
Faya Naa
Social Header