Mantan aktivis pro-demokrasi 1998 yang kini menjadi salah satu pemikir politik nasional, Budiman Sujatmiko, membeberkan analisis mendalam mengenai lanskap kritik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Analisis tersebut disampaikan dalam podcast TOPIK ID yang tayang di Facebook pada 25 Oktober 2026 dan kini viral.
Dalam perbincangan berdurasi panjang di studio podcast yang bernuansa hangat dengan latar rak buku, Budiman tidak sekadar menjawab kritik, melainkan memetakan ideologi di balik setiap kritik yang muncul. Menurutnya, penting untuk membedakan kritik berdasarkan akar ideologisnya agar publik tidak terjebak pada debat kusir yang bersifat personal.
Menurut Budiman, setidaknya ada tiga kelompok besar yang selama ini menjadi pengkritik utama pemerintahan Prabowo.
Kelompok pertama: neoliberal, sang pembela pasar bebas
Kelompok pertama adalah kelompok neoliberal. Kelompok ini, menurut Budiman, memiliki kecurigaan mendalam terhadap negara yang terlalu kuat dan dominan. Bagi mereka, negara yang terlalu intervensionis akan menghambat mekanisme pasar.
"Mereka maunya pasar sebebas-bebasnya," ujar Budiman dalam podcast tersebut.
Kelompok ini, lanjut Budiman, lahir dari tradisi ekonomi yang menganggap bahwa efisiensi hanya bisa dicapai jika pasar dibiarkan bekerja tanpa banyak campur tangan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang mencoba mengatur harga, membatasi ekspor-impor, atau memperkuat BUMN dan koperasi, akan langsung dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan pasar. Mereka inilah yang paling vokal menolak kebijakan negara hadir terlalu dalam di sektor ekonomi.
Kelompok kedua: sosial liberal dan civil society, penjaga demokrasi
Kelompok kedua adalah kelompok sosial liberal atau yang sering disebut sebagai civil society. Jika kelompok pertama takut pada negara yang terlalu dominan di ekonomi, kelompok kedua takut pada negara yang terlalu dominan di politik.
Mereka adalah kelompok yang sangat fokus pada isu demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan check and balances. Sejarah panjang Orde Baru yang otoriter membuat kelompok ini memiliki trauma kolektif. Setiap kali negara terlihat ingin kuat, sentralistik, atau dominan, mereka akan langsung membunyikan alarm bahaya otoritarianisme.
"Jangan serius-serius politik," begitu tulisan yang ada di studio, namun pembahasan Budiman justru sangat serius membedah kelompok ini. Menurutnya, kelompok ini penting sebagai penjaga demokrasi, namun kadang-kadang mereka melihat setiap penguatan negara sebagai gejala kembalinya Orde Baru, tanpa melihat konteks dan tujuan dari penguatan tersebut.
Kelompok ketiga: populis agraria, konstituen utama pemerintahan Prabowo
Kelompok ketiga inilah yang menurut Budiman menjadi basis ideologis dan konstituen utama dari pemerintahan Prabowo saat ini, yaitu kelompok populis agraria.
Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya yang ingin negara diminimalisir, kelompok populis agraria justru menuntut agar negara hadir secara aktif untuk melindungi rakyat kecil. Mereka tidak rela jika petani, nelayan, buruh tani, UMKM, dan masyarakat desa dilepas begitu saja untuk bertarung bebas melawan kekuatan modal besar di pasar bebas.
"Negara hadir membela rakyat," begitu prinsip utama kelompok ini.
Budiman menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang kini dijalankan oleh Presiden Prabowo seperti memperkuat koperasi desa, mem-backup nelayan kecil, memberikan akses permodalan untuk UMKM, dan memastikan hasil bumi petani dibeli dengan harga layak, adalah cerminan dari ideologi populis agraria ini.
Inilah yang menjadi pembeda paling fundamental antara era Orde Baru dengan era Pemerintahan Prabowo saat ini.
"Kalau di Orde Baru, negara hadir untuk mem-back-up konglomerat. Sekarang, negara hadir untuk mem-back-up koperasi dan rakyat kecil," tegas Budiman, mengutip pernyataan yang kini banyak dipotong menjadi klip viral.
Soal kebocoran Rp 300 triliun dan kedaulatan ekonomi
Lebih jauh, Budiman juga menyinggung isu yang sangat sensitif, yaitu kebocoran ekonomi negara. Ia mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data antara laporan ekspor yang ada di dalam negeri dengan data yang tercatat di negara tujuan ekspor.
Ketidaksinkronan ini, menurutnya, mengindikasikan adanya kebocoran penerimaan negara yang sangat besar. Presiden Prabowo sendiri, kata Budiman, pernah menyebut angka kebocoran mencapai Rp 300 triliun yang seharusnya masuk sebagai devisa dan penerimaan negara, namun tidak dilaporkan.
Isu ini menjadi penting karena berkaitan dengan kedaulatan ekonomi. Jika negara tidak mampu menertibkan data ekspor dan memastikan semua hasil kekayaan alam tercatat dengan benar, maka cita-cita untuk membangun kemandirian ekonomi akan sulit tercapai.
"Ini bukan soal anti-investor asing. Ini soal memastikan bahwa kekayaan alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia," ujarnya.
Respons publik terbelah
Video podcast TOPIK ID yang diunggah di Facebook @topikidcom ini langsung mendapat respons yang sangat terbelah. Di kolom komentar, pendukung Prabowo memuji analisis Budiman yang dianggap sangat jernih, akademis, dan mampu menjelaskan arah kebijakan pemerintahan yang pro-rakyat kecil.
Mereka menyebut program koperasi dan kedaulatan sumber daya alam adalah bukti nyata pergeseran dari ekonomi yang pro-oligarki menjadi ekonomi yang pro-rakyat.
Sebaliknya, para pengkritik menyerang Budiman secara personal. Mantan Ketua PRD yang pernah dipenjara di era Orde Baru ini disebut sebagai penjilat, munafik, dan inkonsisten dengan perjuangan Reformasi 1998. Beberapa komentar bahkan mengaitkannya dengan fenomena buzzer era Jokowi dan mempertanyakan biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perdebatan yang terjadi di media sosial menunjukkan betapa polarisasi politik di Indonesia masih sangat tajam, di mana diskusi ideologi seringkali kalah oleh serangan ad hominem.
Namun, terlepas dari pro-kontra tersebut, pemetaan tiga kelompok pengkritik yang dibuat oleh Budiman Sujatmiko ini memberikan perspektif baru bagi publik untuk memahami dinamika politik nasional saat ini secara lebih jernih, tidak hitam-putih.(DW)
Social Header