Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Banten menggelar Pelatihan Relawan Advokasi Kesehatan di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Serang, Sabtu (24/10/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Wanto Sugito ini diikuti ratusan kader perempuan dari seluruh DPC se-Provinsi Banten.
Salah satu peserta yang hadir adalah Lisiawati Lase, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi PDI Perjuangan Dapil 4 Tangerang. Lisiawati yang dalam dokumentasi kegiatan terlihat kedua dari kiri, hadir bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai peserta kader yang ingin memperkuat kapasitas advokasi kemanusiaan di akar rumput.
"Saya hadir di sini sebagai peserta, sebagai kader PDI Perjuangan. Saya sangat mengapresiasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Sekretaris DPD Pak Wanto Sugito yang menginisiasi pelatihan ini. Ini bukan kegiatan seremonial, tapi kegiatan yang sangat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat," ujar Lisiawati Lase di sela-sela kegiatan.
Lisiawati menilai materi pelatihan yang disampaikan Wanto Sugito tentang 5 kemampuan relawan sangat membumi dan praktis. Adapun 5 kemampuan yang ditekankan Wanto adalah: (1) Kemampuan memahami persoalan, (2) Kemampuan untuk mendengar, (3) Kemampuan untuk membangun komunikasi, (4) Kemampuan untuk melakukan pendampingan, dan (5) Kemampuan untuk melakukan evaluasi dan advokasi kebijakan.
Menurutnya, kelima kemampuan tersebut sangat sejalan dan relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
Kaitannya dengan Fungsi Legislasi.
"Pelatihan ini mengingatkan kami di DPRD bahwa Perda harus lahir dari persoalan riil di lapangan. Relawan yang memiliki kemampuan memahami persoalan dan mendengar keluhan warga adalah sumber data paling valid. Tanpa data dari bawah, Perda yang kita buat bisa melenceng dari kebutuhan rakyat," jelasnya.
Lisiawati yang pernah dipercaya sebagai Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan tiga Raperda di DPRD Kabupaten Tangerang itu menambahkan, advokasi kesehatan harus dijamin regulasi. "Jangan sampai ada lagi warga yang ditolak layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Itu harus dijamin Perda," tegasnya.
Kaitannya dengan Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran menjadi titik krusial yang disoroti Lisiawati. Menurutnya, kemampuan relawan untuk melakukan pendampingan akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi layanan kesehatan.
"Saat relawan mampu mendampingi warga yang kesulitan akses BPJS PBI, warga yang harus menunda berobat karena tidak punya biaya, atau ibu hamil yang kesulitan akses Puskesmas, di situ kami di DPRD punya dasar kuat untuk mengawal APBD. Kami bisa memperjuangkan agar anggaran kesehatan benar-benar sampai ke rakyat, untuk penanganan stunting, TBC, penguatan Puskesmas, dan jaminan kesehatan, bukan hanya di atas kertas," ujarnya.
Ia menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Tangerang untuk terus mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat pengguna BPJS yang masih perlu ditingkatkan.
Kaitannya dengan Fungsi Pengawasan
Untuk fungsi pengawasan, Lisiawati menilai kemampuan komunikasi dan advokasi kebijakan yang diajarkan dalam pelatihan adalah kunci.
"Kami tidak bisa mengawasi sendiri dari gedung dewan. Kami butuh relawan di akar rumput yang melaporkan, apakah layanan di RSUD, di Puskesmas, apakah program-program pemerintah sudah berjalan sesuai Perda dan anggaran yang kami sahkan. Relawan adalah mata dan telinga DPRD," kata Lisiawati.
Ia mencontohkan, laporan dari relawan tentang pelayanan yang tidak ramah atau obat yang kosong bisa langsung ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan Dinas Kesehatan atau melalui kunjungan lapangan Komisi di DPRD.
Pesan Kemanusiaan
Di akhir, Lisiawati menyampaikan pesan yang paling berkesan baginya dari arahan Wanto Sugito.
"Sebagai peserta, saya membawa pulang pesan penting dari Pak Wanto: Jangan pernah meremehkan satu tindakan kebaikan. Mungkin kita membantu satu orang belum tentu mengubah seluruh dunia. Tetapi ketika kita membantu satu orang, kita bisa mengubah dunia. Tugas kami di DPRD adalah memastikan satu tindakan kebaikan dari relawan itu didukung oleh kebijakan negara yang berpihak. Negara harus hadir, dan DPRD harus menjadi jembatan kehadiran itu," pungkasnya.
"Sehat adalah Hak, Melayani adalah Tanggung Jawab," tutupnya mengutip moto pelatihan.
Pelatihan Relawan Advokasi Kesehatan DPD PDI Perjuangan Banten ini diharapkan melahirkan kader-kader perempuan yang tangguh, empatik, dan siap menjadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan di Provinsi Banten.(DW)
Social Header