JAKARTA, Globalnetizen.id -
Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman melalui bukunya yang berjudul "Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Konflik Di Papua" menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Dalam Negeri Dr. Moh. Tito Karnavian pada Jumat (12/9/2026). Dalam bukunya , Yoman meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memisahkan dua pendekatan penyelesaian Papua: Resolusi Pembangunan dan Resolusi Konflik.
Yoman menyebut dirinya membantu negara mengimplementasikan amanat UU Otsus No 21/2001 Bab XII Pasal 46 ayat 1 dan 2 tentang "klarifikasi sejarah Papua". Buku yang ia tulis, kata Yoman, merupakan sumbangsih tanpa biaya negara.
4 Akar Konflik Papua versi LIPI/BRIN
Yoman merujuk riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kini jadi BRIN dalam buku Papua Road Map 2008. Ada 4 akar konflik Papua:
1. Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri
2. Kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
3. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia
4. Kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum selesai
Menurut Yoman, nomor 1, 3, dan 4 masuk kategori Resolusi Konflik. Sementara nomor 2 masuk Resolusi Pembangunan.
“Diharapkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat melihat dan melaksanakan dua resolusi, yaitu resolusi pembangunan dan resolusi konflik” tulis Yoman.
Kritik "Resolusi Pembangunan"
Yoman menilai seluruh program pembangunan di Papua sejak 1 Mei 1963, termasuk UU Otsus 2001, UP4B 2011, Otsus 2021, DOB, BP3OKP 2022, dan KEPPOKP 2025, adalah kewajiban negara.
“Semua RP ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk melaksanakan Pembangunan selama, sejauh dan sepanjang Indonesia mengklaim Papua Barat wilayahnya. RP adalah alat pendudukan dan kolonialisme Indonesia atas bangsa Papua Barat,” tegasnya.
Ia mengutip peneliti Swiss, Cypri Jehan Paju Dalle dari Universitas Bern. Dalam buku _Paradoks Papua_ 2011 dan _Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik_ 2013, Dale menyebut pembangunan di Papua justru menjadi alat penguasaan sumber daya.
“Inti dari gugatan orang Papua terhadap pembangunan versi Indonesia itu terungkap dalam pertanyaan: Untuk siapa dan untuk apa sebenarnya pembangunan di Tanah Papua?” kutip Yoman.
Yoman menambahkan, kendati ada 240 izin tambang, 79 izin HPH, dan 85 izin sawit, Papua tetap menjadi provinsi termiskin. Ia menilai infrastruktur, sekolah, dan kesehatan justru lebih banyak dinikmati pendatang.
“Cara pembangunan dijalankan di Papua lebih merupakan bagian dari kontrol dan penguasaan atas manusia Papua dan segenap kekayaan alam dan budaya mereka” ujarnya mengutip Dale.
Desak "Resolusi Konflik" dengan dialog
Untuk 3 akar konflik lainnya, Yoman mendesak pemerintah segera merumuskan _Resolusi Konflik_ yang konkret. Ia menilai selama ini negara "bersembunyi di balik Resolusi Pembangunan".
“Pembangunan itu sama seperti perban luka jahitan yang selalu diganti-ganti. Luka tetap bernanah dan membusuk, tapi perban luka terus-menerus diganti di luka yang sama tanpa luka dibersihkan nanah dan busuknya,” tulisnya.
Yoman mengusulkan pemerintah mengambil langkah dialogis dengan melibatkan pihak ketiga yang netral di tempat netral. Ia mencontohkan dialog Helsinki antara RI dan GAM pada 2005.
“Persoalan konflik Papua Barat sudah berdimensi internasional” katanya.
Yoman juga menyinggung Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang melibatkan PBB, Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia. Ia meminta ada pertanggungjawaban moral, etik, dan politik dari ketiga pihak tersebut.
“Ideologi Papua Barat merdeka tidak dapat digadaikan atau diselesaikan dengan Otonomi Khusus, pemekaran provinsi boneka, pemberian reward pada tokoh-tokoh, kunjungan Presiden dan wakil Presiden berkali-kali dan pemberian uang dalam jumlah banyak,” tegasnya.
Di akhir surat, Yoman meminta Mendagri dan pemerintah meninggalkan "cara dan metode lama" dan membuka _new approach_ untuk mengakhiri kekerasan negara dan kejahatan kemanusiaan di Papua Barat dari Sorong sampai Merauke.
Tentang penulis
Dr. A.G. Socratez Yoman adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Pendiri Dewan Gereja Papua/WPCC, Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik/PCC, dan Anggota Baptist World Alliance/BWA.
Kontak: 08124888458
[D.Wahyudi]
Social Header