Istana secara resmi melakukan pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2025. Purbaya yang menjabat sejak 2024 digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Pergantian yang berlangsung mendadak ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan fiskal ke depan, terutama terkait polemik setoran keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun ke pemerintah.
"Bukan sekadar satu angka, tetapi soal kredibilitas, koordinasi, dan kepercayaan," demikian rangkuman analisis dari rangkaian peristiwa dalam dua pekan terakhir.
Kronologi Polemik Rp120 Triliun
Persoalan bermula pada 28 Agustus 2025, ketika Menteri Keuangan Purbaya menyatakan sekitar Rp120 triliun keuntungan Danantara akan masuk ke pemerintah, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz.
Pernyataan tersebut kembali ditegaskan pada 3 September 2025. Purbaya menyebut Danantara "masih protes", tetapi tetap menegaskan bahwa setoran tersebut merupakan perintah Presiden. Pernyataan ini dikutip detikfinance.
Pada 4 September 2025, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Rosan Roeslani dan pimpinan Danantara di Hambalang untuk membahas restrukturisasi BUMN dan hilirisasi, seperti dilansir Antara News.
Polemik berlanjut pada 7-8 September 2025. Purbaya mempertahankan posisinya bahwa dana Rp120 triliun tersebut bukan untuk menutup defisit, melainkan sebagai fiscal buffer.
Namun, pada 9 September 2025, Rosan Roeslani menyatakan internal Danantara belum membahas rencana setoran Rp120 triliun tersebut, seperti dilaporkan http://tirto.id. Perbedaan pernyataan antara pimpinan Kemenkeu dan pimpinan Danantara inilah yang kemudian menjadi sorotan pasar.
Puncaknya pada 14 September 2025, Suahasil Nazara dipanggil mendadak ke Istana, dan Purbaya resmi diganti. Reuters melaporkan pergantian tersebut.
Empat Lapisan Persoalan
Dari rangkaian peristiwa tersebut, terdapat empat catatan penting yang menjadi perhatian:
1. Kredibilitas Fiskal: APBN harus tetap dipercaya pasar di tengah belanja pemerintah yang semakin ekspansif.
2. Koordinasi Institusi: Pernyataan Kemenkeu, Danantara, dan institusi lain tidak boleh saling bertentangan di ruang publik.
3. Hubungan Kemenkeu dan Bank Indonesia: Dibutuhkan _policy mix_ yang lebih konsisten dan kredibel untuk menjaga stabilitas, terutama terkait kekhawatiran pasar akan pelemahan rupiah dan pelebaran defisit.
4. Disiplin Komunikasi: Gaya komunikasi Purbaya yang sangat terbuka dinilai efektif di publik, tetapi berisiko ketika menyangkut keputusan Presiden dan angka besar yang mekanismenya belum final.
Mengapa Suahasil Nazara?
Penunjukan Suahasil Nazara dinilai sebagai sinyal _course correction_, bukan perubahan haluan ekonomi.
Suahasil merupakan teknokrat fiskal yang sangat institusional dan telah menjadi Wamenkeu sejak 2019. Pesan pertamanya setelah dilantik adalah menjaga kredibilitas APBN dan defisit di bawah 3% terhadap PDB.
Langkah ini dimaknai sebagai upaya mengembalikan kepercayaan pasar melalui figur yang dikenal hati-hati dan konsisten dalam menjaga disiplin fiskal.
Seperti disampaikan dalam analisis tersebut, dalam ekonomi dan politik, yang lebih penting dari satu pengumuman adalah konsistensi, koordinasi, dan kepercayaan.
Yang perlu ditunggu selanjutnya adalah kejelasan skema Rp120 triliun Danantara, apakah akan diteruskan, diubah, atau dibatalkan, serta pernyataan resmi dari Istana dan pihak-pihak terkait dalam 24 jam ke depan.(DW)
Sumber: Rangkuman pemberitaan Bloomberg Technoz (28 Agustus & 7-8 September 2025), detikfinance (3 September 2025), Antara News (4 September 2025), tirto.id (9 September 2025), dan Reuters (14 September 2025).
Social Header