Jacobus K Mayong Padang
Pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ia menilai butir-butir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai jargon, melainkan harus tercermin dalam kebijakan publik dan perilaku pejabat negara.
ZHANGJIAJIE, Globalnnetizen.id
Salah satu pelaku sejarah gerakan buruh dan pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jacobus K Mayong Padang menilai korupsi, kolusi, dan nepotisme masih mewarnai kehidupan politik Indonesia 28 tahun setelah reformasi 1998.
Pernyataan itu disampaikan dalam rilis sikap yang diterima redaksi, Kamis [21/12/2026].
Jacobus mengingatkan bahwa Presiden Soeharto mundur pada 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Menurutnya, rezim Orde Baru awalnya menjanjikan kesejahteraan rakyat, namun berujung pada praktik korupsi dan nepotisme.
"Kelompok kroni menguasai jaringan perekonomian, kesenjangan ekonomi melebar antara segelintir kelompok yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin. Juga terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah prioritas yang terbangun dengan wilayah yang terabaikan," ujarnya.
Ia menyebut kekecewaan publik saat itu melahirkan gerakan reformasi dengan tagline _berantas KKN_. Namun setelah 28 tahun, menurutnya, kondisi tidak banyak berubah.
"Korupsi merajalela. Kolusi terjadi di semua bidang. Nepotisme justru menggila, hampir semua pejabat mengutamakan keluarganya. Masih mau bilang mengutamakan kepentingan rakyat? Bohong!" kata Jacobus.
Dalam rilisnya, Jacobus juga menyinggung peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ia menilai momentum tersebut harus dimaknai sebagai kebangkitan seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar seremonial. Ia mendorong elemen masyarakat dan mahasiswa mengambil peran untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya.
Jacobus menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ia menilai butir-butir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai jargon, melainkan harus tercermin dalam kebijakan publik dan perilaku pejabat negara.
"Pancasila itu bukan pajangan. Butir-butirnya harus hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara. Kalau keadilan sosial, gotong royong, dan musyawarah tidak dijalankan, maka kita sedang mengkhianati dasar negara sendiri," ujarnya.
Ia menambahkan, cita-cita Bung Karno tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi rujukan dalam menjaga persatuan. Menurutnya, NKRI dibangun atas dasar keberagaman dan keadilan sosial, sehingga setiap kebijakan harus berpihak pada seluruh rakyat tanpa kecuali.
"Cita-cita Bung Karno adalah NKRI yang berkeadilan, yang mempersatukan Sabang sampai Merauke. Kalau elit hanya sibuk dengan kelompoknya sendiri, maka kita sedang menjauh dari cita-cita itu," kata Jacobus.
Terkait Papua, Jacobus menilai konflik di wilayah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang mengutamakan investasi skala besar tanpa pelibatan masyarakat adat. Ia mengusulkan penyelesaian melalui dua jalur: memberi ruang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan, serta membangun dialog setara antara pemerintah dan masyarakat adat.
"Penyelesaian konflik Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada dialog politik dan ekonomi yang adil, di mana suara masyarakat Papua menjadi penentu," katanya.
Jacobus juga menyoroti peran gerakan mahasiswa dan buruh saat ini. Ia menilai kedua kelompok tersebut masih menjadi kekuatan penting untuk mengawal demokrasi, dengan catatan menjaga independensi dari kepentingan politik praktis.
"Wahai para elit, berhentilah membohongi rakyat," tutupnya.
Jacobus K Mayong Padang merupakan salah satu pendiri SBSI dan juga salah satu pendiri PDI Perjuangan. Rilis tersebut dikeluarkan dari Zhangjiajie, 21 Mei 2026.
Social Header