JAKARTA, Globalnetizen.id — Seorang tokoh gereja di Papua, Gembala Dr. Ambirek/t G. Socratez Yoman, menilai saat ini terjadi pergeseran nilai ideologi dan nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Menurutnya, pergeseran itu dipengaruhi oleh empat kekuatan yang mampu menyuarakan isu kekerasan dan kejahatan negara berdasarkan data, fakta, dan bukti.
Empat kekuatan tersebut adalah buku, film, media massa, dan aksi demonstrasi.
"Pemerintah dan TNI/Kepolisian Indonesia takut dan merasa tidak berdaya ketika empat kekuatan ini bersuara," tulis Socratez dalam tulisannya yang diterima redaksi, Selasa (20/5/2026).
Ia mengutip pernyataan Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnarki yang pernah menyebut, "...TNI maupun Pemerintah Indonesia sangat tidak berdaya menghadapi perang opini". Pernyataan itu dikutip dari buku _Timor Timur The Untold History_ yang diterbitkan Kompas pada 2013.
Socratez juga mengutip ucapan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte: "Saya lebih takut pada pena daripada seribu bayonet musuh".
Sorotan terhadap Kelompok Kriminal Politik
Pernyataan Socratez muncul setelah bukunya berjudul _Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua_ mendapat respons dari DPR RI dan Kepolisian.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, pada 19 Juli 2025 menyoroti kemunculan kelompok baru di Papua yang disebut Kelompok Kriminal Politik (KKP). Menurut Dave, KKP berbeda dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena menyusup melalui propaganda ideologis dan digital.
"KKP menyebarkan pengaruh lewat narasi politik dan intelektual yang menyasar kesadaran generasi muda Papua. Ini jauh lebih berbahaya karena membentuk opini publik dan simpati terhadap gerakan separatis secara sistematis," ujar Dave dalam keterangan tertulis.
Ia menilai diperlukan kontra-propaganda, penguatan literasi digital, pendidikan kebangsaan, serta pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif. Dave juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dan kultural agar masyarakat Papua merasa dihargai sebagai bagian dari NKRI.
Hal senada disampaikan Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani yang juga menjabat Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz. Ia menyatakan KKP menyebarkan ideologi yang menyasar kesadaran intelektual, termasuk mereka yang awalnya tidak simpati terhadap gerakan separatis.
Perubahan Sikap Publik
Socratez menilai perilaku pemerintah dan aparat keamanan terhadap masyarakat asli Papua Barat selama 65 tahun terakhir telah memunculkan kesadaran kolektif di masyarakat. Ia menyebut lima perubahan yang diamati.
Pertama, ideologi "NKRI harga mati" mulai bergeser ke solidaritas atas penderitaan rakyat Indonesia. Kedua, kecintaan terhadap TNI bergeser ke solidaritas kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.
Ketiga, masyarakat Indonesia semakin terbuka mendukung perjuangan rakyat Papua Barat untuk pengakuan hak politik 1 Desember 1961. Keempat, generasi muda Papua Barat dari Sorong hingga Merauke dinilai tidak lagi mengenal simbol-simbol nasionalisme Indonesia.
Kelima, Socratez menyebut situasi saat ini berpotensi memicu intervensi kemanusiaan PBB jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan. Ia menyoroti tertutupnya akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB, wartawan, dan diplomat asing ke Papua Barat.
"Penguasa pemerintah dan TNI telah menciptakan distrust, disobedience, rejection, resistance dari rakyat dan bangsa Papua Barat yang didukung oleh rakyat Indonesia," tulisnya.
Ia menutup tulisannya dengan seruan "Let My People Go" dan harapan agar Papua Barat dapat menatap masa depan yang adil, beradab, manusiawi, dan damai.(DW)
Social Header