GlobalNetizen.id – Aroma busuk dugaan ketidakdisiplinan aparatur desa kembali menyeruak di Halmahera Selatan. Bendahara Desa Ori Makurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Rais Dialy, diduga kuat berbulan-bulan tidak melaksanakan tugas, meski gaji dari negara tetap rutin diterima setiap bulan.
Informasi ini memantik amarah publik. Warga menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan penghinaan terhadap rakyat.
“Bendahara desa makan gaji buta. Digaji negara, tapi tidak pernah berkantor dan santai di ibu kota Labuha,” Ujar salah seorang warga dengan nada kecewa, Rabu 10/09
Kemarahan warga semakin beralasan, sebab sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel, M. Zaki Abd. Wahab, S.H., M.H., menegaskan bahwa kepala desa maupun perangkatnya tidak diperbolehkan menetap di Labuha tanpa izin dari pihak kecamatan. Pernyataan ini seolah berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
Publik pun menilai, jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bukan hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan dana desa.
“Kepala dinas harus bertindak tegas. Kalau sudah tidak mampu bekerja sesuai SK yang diberikan, maka lebih baik diberhentikan dari jabatannya,” tegas warga.
Desakan masyarakat Ori Makurunga kini menguat agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak menutup mata. Bagi mereka, disiplin perangkat desa adalah fondasi utama pengelolaan dana desa.
Dan sikap abai dari seorang bendahara, jelas-jelas sama dengan mengkhianati kepercayaan rakyat sekaligus merugikan negara.
Kini, bola panas ada di tangan Pemkab Halsel. Rakyat menunggu, apakah pemerintah benar-benar berani membersihkan aparatur desa yang jelas-jelas menodai amanah, atau justru memilih berdiam diri dan membiarkan praktik makan gaji buta terus berlangsung.
Hingga berita ini dimuat upaya konfirmasi oleh awak media ke yang bersangkutan masih di upayakan.
Redaksi
Social Header