Jakarta, Globalnetizen.id -
Di tengah menguatnya gejala post-democracy di banyak negara, termasuk Indonesia, sebuah karya penting Carlo Pelloso kembali relevan untuk diperbincangkan: Democracies and Republics Between Past and Future: From the Athenian Agora to e-Democracy, from the Roman Republic to Negative Power (2021). Melalui buku ini, Pelloso mengajukan pertanyaan mendasar yang ia rangkum dalam tajuk _Merebut Kekuasaan dari Tangan Rezim_: apakah demokrasi hari ini masih menjadi pemerintahan oleh rakyat, atau hanya pemerintahan atas nama rakyat?
Buku ini menawarkan lebih dari sekadar kajian sejarah Athena dan Republik Romawi. Pelloso menggunakannya sebagai cermin kritis untuk menguji demokrasi liberal dan demokrasi perwakilan kontemporer.
Dua Krisis Demokrasi: Oligarki dan Epistemik
Pelloso mengidentifikasi dua persoalan mendasar demokrasi modern:
1. Tantangan Oligarkis: Secara formal setiap warga memiliki hak suara yang sama, namun kebijakan justru lebih mencerminkan kepentingan korporasi, pasar keuangan, dan elite politik yang memiliki akses, jaringan, dan pembiayaan politik. Rakyat hadir sebagai angka dalam pemilu setiap lima tahun, lalu disisihkan dari ruang pengambilan keputusan. Fenomena ini sejalan dengan konsep _post-democracy dari Colin Crouch lembaga demokrasi tetap berdiri, tetapi substansi kedaulatan rakyat melemah.
2. Tantangan Epistemik: Pemilih dibanjiri informasi, tetapi tidak selalu memiliki pengetahuan dan ruang deliberasi yang memadai. Pemilu berisiko menjadi arena mobilisasi emosi, identitas, dan manipulasi, bukan pembentukan kehendak politik yang rasional. Media dan teknologi digital, jika dikuasai kepentingan tertentu, justru memperparah krisis ini.
Pelajaran dari Athena dan Roma untuk Masa Depan
Untuk menjawab krisis tersebut, Pelloso kembali ke dua pengalaman klasik:
a. Demokrasi Athena — Rakyat sebagai Pelaku, Bukan Sekadar Pemilih. Di Athena, demokrasi berarti keterlibatan langsung warga dalam majelis, dewan, dan pengadilan. Mekanisme sortition atau pengundian jabatan membuka akses yang lebih luas daripada pemilu modern yang cenderung menguntungkan pemilik popularitas dan modal. Bagi Indonesia, pelajarannya jelas: partisipasi tidak boleh berhenti di TPS.
b. Republik Roma Kekuasaan untuk Mengatakan Tidak. Melalui lembaga Tribuni Plebis, Roma melahirkan konsep negative power kemampuan rakyat untuk menghambat, membatalkan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini menjadi cikal-bakal gagasan res publica sebagai res populi urusan milik rakyat. Rakyat bukan hanya butuh hak memilih, tetapi juga hak mengawasi, memveto, dan menilai kekuasaan.
Pelloso kemudian menghubungkan gagasan ini dengan konsep _counter-democracy_ praktik pengawasan, pencegahan, dan penilaian dari warga yang lahir dari ketidakpercayaan yang sehat terhadap lembaga politik. Demokrasi hidup bukan hanya saat rakyat memilih, tetapi saat rakyat terus-menerus menguji kekuasaan.
Relevansi untuk Indonesia
Di tengah isu komodifikasi sumber daya alam, menguatnya korporasi transnasional, pembiayaan politik, dan dominasi algoritma digital, refleksi Pelloso menjadi relevan. Demokrasi Indonesia tidak cukup diukur dari suksesnya pemilu. Ia harus diukur dari sejauh mana rakyat memiliki kemampuan nyata untuk memperoleh informasi, berdeliberasi, dan membatasi kekuasaan ketika kekuasaan melampaui batas.
Buku ini mengajak pembaca untuk tidak memandang sejarah sebagai museum, melainkan sebagai ruang percakapan kritis untuk menemukan kembali kemungkinan demokrasi yang tertutup oleh kebiasaan politik modern.(DW)
Tentang Penulis
Carlo Pelloso adalah akademisi hukum dan sejarah konstitusi. Buku _Democracies and Republics Between Past and Future_ diterbitkan 2021 dan menjadi salah satu rujukan penting dalam studi demokrasi, republikanisme, dan konstitusionalisme kontemporer.
Social Header