JAKARTA, Globalnetizen.id -
Secara filosofis-politik, kedaulatan tidak lahir dari pengakuan negara lain. Ia tidak lahir dari perjanjian yang tidak melibatkan pihak yang bersangkutan. Ia tidak lahir dari prosedur yang dijalankan dibawah tekanan militer. Kedaulatan lahir dari satu fakta sederhana: adanya satu bangsa yang memiliki wilayah, budaya, sejarah, dan kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri. Semua yang lain hanyalah formalitas. Formalitas yang cacat sejak awal tidak pernah bisa melahirkan kebenaran yang sah.
"Kekuasaan tidak dibenarkan oleh kekuatannya. Jika kekuatan adalah hak ukur, maka kebenaran akan selalu berada pada pihak yang senjata paling banyak; bukan pada pihak yang paling benar" Jean-Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, Buku I, Bab 3
Jika kita kembali pada asas pertama filsafat politik, maka pertanyaan tentang Papua Barat bukan pertanyaan tentang kapan ia diintegrasikan, tetapi apakah proses integrasi itu sendiri sah secara moral dan filosofis. Integrasi yang dilakukan tanpa kehadiran, tanpa persetujuan bebas, dan tanpa partisipasi penuh dari pemilik sah wilayah tersebut adalah cacat logika sejak awal.
Logika yang diputus di tengah jalan adalah ketika sejarah dipaksa berhenti pada tahun 1969, padahal kehendak bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sudah hidup jauh sebelum itu. Perjanjian New York 1962 dilakukan tanpa perwakilan Papua. Pepera 1969 dilakukan di bawah tekanan militer dengan 1.025 orang yang ditunjuk, bukan referendum satu orang satu suara.
Inilah yang disebut formalitas yang membungkam substansi. Dunia mengakui, negara mengklaim, tetapi rakyat Papua tidak pernah ditanya secara bebas, adil, dan bermartabat.
Maka, menantang narasi yang membungkam berarti mengembalikan logika pada tempatnya: kedaulatan adalah hak, bukan hadiah. Dan hak itu tidak pernah hilang, hanya dibungkam.(DW)
Penulis: Hendrik Ngu Tra
Opini Politik & Filosofis Papua
Social Header