JAYAPURA, Globalnetizen.id -
Tujuh puluh tahun bukanlah usia yang pendek untuk sebuah persekutuan gereja. Namun di usia ke-70 ini, Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) justru menggelar refleksi yang getir.
Tema yang diangkat: PGBWP 70 Tahun, Tapi Rakyat Papua Masih Menangis dan Mengungsi dari Tanah Leluhur Mereka.
Refleksi itu dirilis oleh Presiden PGBWP, Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman dari Ita Wakhu Purom, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan 70 tahun Injil pertama kali masuk ke Gurikpaga, Tiom, Lanny Jaya.
DARI GURIKPAGA 1956
Sejarah mencatat, pada 28 Oktober 1956, empat misionaris dari Australian Missionary Baptist Society (ABMS) - Norm Draiper, Gil McArthur, Hans Noordyk, Ian Gruber - tiba di Gurikpaga, Tiom, dan berjumpa dengan Pigirik Yoman, Kepala Suku Perang Suku Lanny.
Mereka membawa Amanat Agung Matius 28:18-20. Selama 10 tahun, 1956-1966, PGBWP dibina oleh Pendeta Charles Craig, misionaris asal Selandia Baru.
Momentum bersejarah terjadi 14 Desember 1966 di Makki, Lanny Jaya. Dalam Konferensi ke-1 yang dihadiri 300 orang berkoteka dan hanya 12 orang berpakaian modern, terjadi peralihan kepemimpinan dari misionaris kepada pribumi. Garetuan Permenas Kogoya terpilih sebagai Presiden pertama.
Estafet kepemimpinan berlanjut kepada Wurupanggup Kogoya, Lawotaganit Kogoya, Mililuk Kogoya, Pdt. Yoseph K. Karetji, Pdt. Andreas Yanengga, hingga Dr. A.G. Socratez Yoman sejak 2002.
PGBWP berdiri dengan teologi mandiri: Satu Tuhan, Satu Iman, Satu Baptisan. Tema operasionalnya: _Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri: Mandiri Dalam Teologi, Daya dan Dana._ Berdiri di atas Firman, otonom, dan memisahkan Gereja dan Negara.
70 TAHUN, 70 LUKA
Di usia 70 tahun, PGBWP melihat realitas yang berbeda dari pertumbuhan gereja. Di atas kertas, gereja bertumbuh. Di lapangan, rakyat mengungsi.
Dalam refleksinya, Dr. Socratez Yoman membeberkan data kemanusiaan terbaru:
Di Nduga, pasca-penembakan di Kampung Yosoma/Nonggoloit, Distrik Kenyam pada 23 Oktober 2026 yang menewaskan Masut Serera (25) dan Helkia Kerebea (16) serta melukai Kabera Kerebea (16), terjadi eksodus besar. Sebanyak 59 kampung dari 13 distrik kosong, meliputi Distrik Paro 5 kampung, Mapenduma 10 kampung, Yal 20 kampung, Dal 6 kampung, dan Mugi 18 kampung. Warga dari Nirkuri, Kagayam, Mom, Yigi, Mbua mengungsi ke Kenyam dan Wamena.
Di Puncak, operasi militer Satgas Habema di Distrik Kembru pada 14 April 2026 menewaskan 12-15 warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan dua ibu hamil. Di Lanny Jaya, operasi di Kampung Temalo, Distrik Malagi pada 6-7 Juni 2026 menewaskan Desina Weya (18). Di Maybrat, operasi gabungan TNI pada 9 Oktober 2026 menewaskan Manfred Fatem.
"Itu bukan peristiwa tunggal. Rantai kekerasan ini sistematis, masif, kolektif dan meluas," tulis Yoman.
PGBWP juga mencatat luka lama yang belum selesai: pembunuhan Arnold Ap 1984, Yawan Wayeni 2009, Jenderal Kelly Kwalik 2009, Abepura Berdarah 2000, Wasior Berdarah 2001, penculikan Theys Eluay 2001, Wamena Berdarah 2003, Paniai Berdarah 2014, hingga mutilasi 4 warga di Timika 2022. Termasuk para pendeta: Elisa Tabuni 2004, Giyimin Nigiri 2018, Yeremia Zanambani 2020, Elianus Agimbau 2026.
BUKAN NKRI HARGA MATI, TAPI EMAS HARGA MATI
Refleksi tajam PGBWP menyentil akar ekonomi konflik. Menurut PGBWP, rakyat diusir dari tanahnya bukan karena OPM, tetapi karena emas, gas, minyak dan uranium.
"Di Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke bukan NKRI harga mati tapi emas harga mati, gas harga mati, minyak harga mati. Rakyat pemilik Tanah diusir, pos militer dibangun, perusahaan masuk dibawah sayap militer," tulisnya.
PGBWP mengutip dua pemikir: Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno yang menyebut Papua sebagai luka membusuk di tubuh bangsa, dan Pastor Frans Lieshout yang menyebut Papua luka bernanah.
EMPAT AKAR KONFLIK
PGBWP membedakan dua resolusi. Resolusi Pembangunan seperti Otsus, pemekaran provinsi boneka, pembangunan pendidikan dan infrastruktur adalah kewajiban negara, bukan solusi akar konflik.
Yang dibutuhkan adalah Resolusi Konflik, yang menurut LIPI/BRIN dalam buku Papua Road Map (2008) meliputi 4 akar:
1. Marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua;
2. Kegagalan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi;
3. Kontradiksi sejarah dan identitas politik Papua-Jakarta;
4. Pertanggungjawaban atas kekerasan negara masa lalu dan kini.
SERUAN KEPADA PRABOWO
Di akhir refleksi, Dr. Socratez Yoman yang mengaku pendukung Prabowo di Pilpres 14 Februari 2024 karena menilai karakter kepolosan dan ketulusan, menyampaikan permintaan langsung:
1. Menarik seluruh pasukan non-organik dari Sorong-Merauke;
2. Menunjuk Special Envoy untuk memulai dialog damai bermartabat dengan mediasi pihak ketiga netral di tempat netral, seperti model Helsinki untuk GAM-Aceh 2005;
3. Menggunakan dua buku sebagai pijakan: Papua Road Map karya LIPI/BRIN dan buku Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua karya warga PGBWP.
"Saya yakin dua buku ini menjadi cermin yang terang untuk melihat akar konflik Papua dengan data yang jernih, benar dan jujur," ujarnya.
"Harapan saya bapak Prabowo Subianto menaruh legacy bagi rakyat dan bangsa Papua Barat dengan menyelesaikan konflik Papua Barat dengan bermartabat, adil, jujur, terhormat dan manusiawi untuk ciptakan Papua yang damai, Indonesia yang damai, dan dunia yang damai."
Refleksi ditutup dengan pesan Injil Lukas 4:18-19 tentang pembebasan bagi yang tertindas, dan ucapan Selamat HUT ke-70 PGBWP.(DW)
Kontak Media:
Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Presiden PGBWP - 08124888458
Ita Wakhu Purom, 28 Oktober 2026
Social Header