16 November 2026_ – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Mimika, Bung Kafiar, menyatakan dukungan terhadap penyelidikan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah atas dugaan korupsi dana hibah senilai Rp28 miliar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
Dukungan tersebut disampaikan setelah Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, menyampaikan perkembangan penanganan perkara. Kapolda mengungkapkan bahwa Bupati Mimika telah dipanggil dan diperiksa penyidik sebagai saksi, dan sejauh ini sekitar 40 saksi telah dimintai keterangan.
"GMNI Kabupaten Mimika mendukung penegakan hukum yang transparan, independen, dan profesional. Setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diusut berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, tanpa intervensi serta tanpa pandang bulu," ujar Bung Kafiar.
Kapolda Rontini menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media usai memimpin apel pagi di SMAN 1 Mimika, Senin (16/11/2026). "Untuk Bupati Mimika, kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi," ujarnya.
Ia menegaskan pemeriksaan tidak berhenti pada Bupati Mimika. Pejabat lain yang menjabat saat peristiwa terjadi dan terkait pengelolaan dana hibah tersebut juga akan dipanggil. "Masih ada pejabat lain yang waktu itu menjabat ketika peristiwa itu terjadi. Semuanya akan kita lakukan pemeriksaan," jelasnya.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik dijadwalkan memeriksa sejumlah ahli di Jakarta untuk memperkuat penanganan perkara sebelum masuk ke tahapan hukum berikutnya. Rontini menyatakan komitmennya mengawal kasus ini hingga ke pengadilan.
Kapolda juga mengingatkan seluruh pejabat di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. "Jangan berpikir karena jauh dari pengawasan, kita tetap kawal penggunaan uang negara," katanya.
Bung Kafiar mengapresiasi langkah Polda Papua Tengah dan berharap proses hukum berjalan konsisten dan terbuka bagi publik. Ia menekankan agar penyidik bekerja independen, bebas dari tekanan politik maupun kepentingan lain.
Meski mendukung penuh, GMNI Kabupaten Mimika tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan sebagai saksi merupakan bagian dari prosedur hukum untuk mengungkap duduk perkara dan belum berarti penetapan pihak yang bersalah. GMNI mengajak masyarakat tidak berspekulasi dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
GMNI Kabupaten Mimika menyatakan akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga penyelenggara pemilu.
"Usut tuntas dugaan korupsi! Tegakkan supremasi hukum! Demi keadilan dan kepentingan rakyat," tegas Bung Kafiar.(DW)

Social Header