Laporan disampaikan dalam pertemuan bersama Komnas HAM pada Jumat (13/11/2026), bertempat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
*Bukan Peristiwa Tunggal*
KPM melalui *Bintang Hanggono* menegaskan, peristiwa 10 November 2026 tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Menurut KPM, peristiwa tersebut merupakan akumulasi kemuakan, kekecewaan, dan kemarahan rakyat terhadap berbagai kebijakan serta kondisi sosial-politik nasional maupun lokal yang dinilai semakin jauh dari kepentingan masyarakat.
KPM menilai, demonstrasi 10 November merupakan bagian dari rangkaian panjang perjuangan masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis demokrasi, dan elemen rakyat. Rangkaian itu, kata KPM, tidak dapat dipisahkan dari berbagai peristiwa sebelumnya, mulai dari demonstrasi penolakan Omnibus Law, penolakan Undang-Undang TNI, Peristiwa Gramedia, Peristiwa 20 Oktober, hingga Peristiwa 28 Oktober 2026 di Yogyakarta.
*Minta Usut Dugaan Kelompok Sipil dan Jaga Warga*
KPM meminta Komnas HAM mengusut kemungkinan adanya pola penggunaan kelompok sipil untuk menghadapi dan melakukan kekerasan terhadap demonstran.
Bintang Hanggono menyampaikan, terdapat indikasi keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat maupun unsur Jaga Warga dalam rangkaian penghadangan dan kekerasan terhadap massa aksi pada sejumlah peristiwa sebelumnya. Oleh karena itu, KPM meminta Komnas HAM tidak hanya memeriksa kejadian 10 November, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pola, koordinasi, pembiaran, maupun perlindungan terhadap kelompok sipil yang diduga terlibat.
KPM secara khusus meminta pemeriksaan terhadap keberadaan Jaga Warga, termasuk dasar kewenangan, fungsi, pola koordinasi, serta kemungkinan keterlibatan unsur-unsurnya dalam penanganan demonstrasi.
"Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pengamanan kepada kelompok sipil yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukum," ujar Bintang.
*Soroti Pengerahan Aparat dan Show of Force di Malioboro*
Dalam laporan tersebut, KPM juga menyoroti perubahan pola penanganan demonstrasi setelah Peristiwa 28 Oktober 2026.
Pada demonstrasi 10 November 2026, KPM mengamati adanya pengerahan personel kepolisian dalam jumlah besar, termasuk personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari luar daerah. Selain itu, terdapat kehadiran kekuatan militer secara terbuka atau _show of force_ di sepanjang Jalan Malioboro.
Menurut Bintang, pengerahan kekuatan tersebut perlu diuji berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Kehadiran kekuatan bersenjata negara dalam jumlah besar di ruang publik berpotensi menciptakan suasana intimidatif dan meningkatkan ketegangan antara masyarakat dengan aparat.
Padahal, kata KPM, massa aksi sejak awal memiliki kesepakatan untuk menjalankan demonstrasi secara tertib dan damai. Bahkan, penyampaian aspirasi dapat berlangsung hingga sekitar pukul 19.00 WIB di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
"Fakta tersebut harus menjadi bagian penting dalam pemeriksaan Komnas HAM. Tidak tepat apabila keseluruhan demonstrasi sejak awal dikonstruksikan sebagai tindakan anarkis atau ancaman keamanan tanpa memeriksa secara objektif bagaimana peristiwa berkembang," kata Bintang.
*Tiga Pola yang Diminta Diusut*
KPM dalam laporannya menguraikan tiga pola penanganan massa aksi berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi awal yang dihimpun.
*Pertama,* dugaan pemecahan konsentrasi massa yang diikuti serangan kelompok sipil dan penggunaan kekuatan kepolisian. KPM menemukan indikasi penggunaan ambulans yang membawa identitas salah satu laskar partai untuk memasuki konsentrasi massa aksi. Setelah konsentrasi massa terpecah, muncul kelompok sipil yang melakukan penyerangan, disusul dugaan keterlibatan personel Resmob, kendaraan taktis, penembakan gas air mata, dan penyekatan oleh pasukan Pengendali Huru-Hara (PHH).
*Kedua,* dugaan serangan langsung oleh personel Resmob dan Reskrim berpakaian sipil. KPM meminta Komnas HAM mengidentifikasi personel yang terlibat, kesatuan asal, rantai komando, serta dasar hukum penggunaan personel berpakaian sipil dalam operasi pengendalian demonstrasi. Penggunaan personel tanpa identitas kesatuan yang mudah dikenali berpotensi menyulitkan masyarakat untuk mengidentifikasi pelaku dan meminta pertanggungjawaban.
*Ketiga,* dugaan penyekatan oleh PHH yang berlangsung bersamaan dengan serangan Resmob dan personel kepolisian berpakaian sipil. KPM meminta pemeriksaan apakah ketiga unsur tersebut bekerja dalam satu skema operasi yang terkoordinasi, termasuk pembagian tugas, instruksi, dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.
Bagi KPM, ketiga pola tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan pengamatan lapangan. Seluruhnya harus diuji melalui penyelidikan yang objektif, termasuk pemeriksaan rekaman CCTV, dokumentasi, komunikasi operasi, dan keterangan saksi.
*Sepuluh Tuntutan KPM kepada Komnas HAM*
Melalui laporan tersebut, KPM menyampaikan sepuluh permohonan kepada Komnas HAM:
*1.* Melakukan penyelidikan dan pemantauan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi 10 November 2026 beserta rangkaian peristiwa sebelumnya.
*2.* Menyelidiki dugaan keterlibatan kelompok sipil dan unsur Jaga Warga dalam kekerasan terhadap demonstran, khususnya pada peristiwa 20 dan 28 Oktober 2026.
*3.* Memeriksa legalitas dan proporsionalitas pengerahan aparat kepolisian, personel BKO, serta kehadiran militer dalam bentuk _show of force_ di Malioboro.
*4.* Mengungkap pola operasi dan pembagian peran antara Resmob, Reskrim berpakaian sipil, PHH, dan kelompok sipil.
*5.* Memeriksa rantai komando serta pertanggungjawaban setiap tindakan kekerasan yang dilakukan aparat maupun pihak sipil yang diduga memiliki hubungan koordinasi dengan aparat.
*6.* Mengidentifikasi seluruh korban, baik korban luka, korban penangkapan, maupun masyarakat terdampak, serta memastikan pemulihan hak-hak mereka.
*7.* Mengamankan bukti-bukti, termasuk rekaman CCTV, dokumentasi media, komunikasi operasi, daftar personel BKO, dan dokumen perintah pengamanan.
8. Meminta penjelasan resmi Polda DIY dan instansi terkait mengenai dasar kebijakan, prosedur, serta pertanggungjawaban penggunaan kekuatan.
9. Memberikan perlindungan kepada saksi, korban, dan pelapor dari intimidasi, kriminalisasi, maupun tindakan balasan.
10. Menyampaikan hasil pemantauan dan rekomendasi secara terbuka kepada publik.
Yogyakarta Bukan Ruang untuk Intimidasi Demokrasi
Bintang Hanggono menegaskan, Yogyakarta mempunyai sejarah panjang sebagai kota perjuangan, kota pendidikan, dan ruang tumbuhnya gerakan demokrasi. Mahasiswa, aktivis, masyarakat sipil, dan seluruh elemen rakyat mempunyai hak konstitusional untuk menyampaikan kritik serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
KPM tidak sedang membenarkan tindakan kekerasan dari pihak mana pun. Namun, kata Bintang, negara dengan seluruh kewenangan dan kekuatan yang dimilikinya mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menjamin keselamatan masyarakat, mencegah kekerasan, dan menegakkan hukum secara adil.
Menurut KPM, persoalan mendasar yang harus dijawab melalui pemeriksaan Komnas HAM adalah apakah penanganan demonstrasi telah bergeser dari fungsi perlindungan masyarakat menjadi instrumen intimidasi terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya.
"Kami ingin memastikan tidak ada kelompok sipil yang dapat bertindak sebagai alat kekerasan terhadap rakyat, tidak ada aparat yang kebal hukum, dan tidak ada kekuasaan yang dapat menggunakan instrumen keamanan untuk membungkam aspirasi masyarakat," ujar Bintang.
KPM berharap Komnas HAM menjalankan fungsi pemantauan dan penyelidikan secara independen, objektif, serta transparan. Pengungkapan kebenaran bukan semata-mata untuk menyelesaikan satu peristiwa demonstrasi, melainkan untuk mencegah berulangnya tindakan kekerasan dan memastikan adanya pertanggungjawaban negara terhadap setiap dugaan pelanggaran HAM.
"Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh intimidasi. Hak rakyat untuk menyampaikan pendapat tidak boleh dibayar dengan kekerasan. Yogyakarta membutuhkan keadilan, bukan intimidasi," tutup Bintang.(DW)
Narasumber:
Bintang Hanggono
Komite Pengaduan Masyarakat (KPM)
Social Header