Klarifikasi disampaikan langsung oleh Plt. Kepala KSOP Tolitoli, Yollah Pontoh, SH, saat menerima Pimpinan Redaksi Globalnetizen, Ketua dan Sekretaris Koordinator Wilayah Forum Pers Independent Indonesia (FPII), di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Yollah menegaskan, dari sisi legalitas lahan, pembangunan Dermaga Laulalang sudah tidak ada masalah. Sertifikat lahan telah diterbitkan oleh instansi terkait atas permintaan tim pelaksana dan Bagian Pemerintahan.
"Sertifikat lahan untuk pembangunan dermaga sudah dikeluarkan.Jadi dari sisi legalitas lahan, sudah jelas dan tidak ada masalah," tegas Yollah.
Hingga kini dermaga tersebut belum terbangun karena belum adanya alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat. Pada pengusulan tahun sebelumnya,instansi mengalami efisiensi anggaran.
"Pembangunan di Tolitoli sebelumnya mengalami efisiensi anggaran secara nasional. Semua anggaran dipangkas. Untuk pengusulan tahun kemarin, semua instansi mengalami hal yang sama," jelasnya.
KSOP Tolitoli telah mengusulkan pengembangan Pelabuhan Laulalang ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan pertimbangan kebutuhan pengguna jasa dan perkembangan daerah. Usulan tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
Bahkan, sebagian lahan telah dihibahkan secara sukarela oleh masyarakat Desa Laulalang, dengan dorongan langsung dari Kepala Desa setempat.
"Pemda sangat mendukung. Masyarakat Desa Laulalang bahkan sudah menghibahkan sebagian lahannya. Ini bentuk kepercayaan masyarakat yang harus kita jaga dan perjuangkan bersama," ujarnya.
Ke depan, KSOP akan meninjau kembali dokumen pengusulan dan tanggal terbit sertifikat, agar lebih siap saat diajukan kembali.
Dalam perencanaan, KSOP mempertimbangkan pemindahan kapal penumpang atau kapal barang ke Pelabuhan Laulalang, tergantung perkembangan dan dukungan dari pusat.
"Jika pengguna jasa sangat membutuhkan fasilitas pelabuhan, tentunya pemerintah pusat akan memperhatikannya. Tapi perlu dukungan pemerintah daerah. Intinya masyarakat dan pemerintah daerah perlu memberi masukan ke pemerintah pusat melalui KSOP Tolitoli dan dukungan teman-teman pers," kata Yollah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan tokoh-tokoh asal Tolitoli yang berada di pusat untuk mempercepat proses tersebut.
Masyarakat yang telah menghibahkan lahan berharap adanya peluang kerja bagi anak-anak mereka setelah dermaga dibangun. Harapan itu, menurut Yollah, menjadi tanggung jawab moral yang harus diperjuangkan bersama.
"Kami akan mengkoordinasikan kembali pengusulan pembangunan dermaga ke kantor pusat dengan melibatkan masyarakat, Pemda, Gubernur, dan media untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan," tegasnya.
Yollah juga berharap pasar yang ada di Desa Laulalang dapat direnovasi agar berjalan maksimal, sehingga pertumbuhan dan perputaran ekonomi rakyat meningkat. Hal itu juga menjadi salah satu penunjang dan bahan pertimbangan bagi kementerian agar perencanaan pembangunan dermaga dapat terealisasi.
"Untuk pengusulan tahun kemarin semua instansi ada efisiensi, semua anggaran dipangkas. Tapi ke depan, kita akan usulkan kembali secara bersama. KSOP tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan Pemda, masyarakat, dan pers," tutup Yollah Pontoh, SH.
(Tim/Red)
Social Header