Selama puluhan tahun, publik disuguhi perdebatan narasi yang terbaca sengaja diarahkan seolah - olah persoalan ini belum jelas: apakah bangsa Papua itu ada? Apakah kedaulatannya pernah ada? Hari ini, kita dapat menyatakan dengan tegas dan tuntas: bahwa perdebatan itu telah berakhir. Secara akademis, historis, dan hukum internasional, telah diakui bahwa Papua adalah entitas bangsa yang memiliki keberadaan sendiri dengan wilayah, budaya, sistem pemerintahan tradisional, dan hak kedaulatan yang telah ada jauh sebelum perjanjian apa pun ditandatangani oleh pihak laun. Dan, bahwa Kedaulatan Papua bukanlah sesuatu yang baru diminta hari ini; Kedaulatan Papua adalah realitas historis yang hanya disembunyikan sementara waktu.
Dr. Socratez Yoman secara konsisten mengingatkan bahwa:
"Masalah Papua tidak dimulai pada tahun 1969. Ia dimulai jauh sebelumnya, ketika keberadaan bangsa ini diabaikan seolah - olah tidak pernah ada."
Dalam bukunya,"Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua", beliau lagi - lagi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan entitas bangsa Papua adalah titik tolak yang tidak dapat ditawar - tawar, jika kita sungguh - sungguh mencari penyelesaian yang berkeadilan. Sejalan dengan pandangan ini, Prof. P.J. Drooglever dalam karya monumentalnya Een Daad van Vrije Keuze: Sebuah Tindakan Pilihan Bebas, menyimpulkan bahwa pada masa sebelum tahun 1961, wilayah Papua Barat tidak dapat dianggap sebagai bagian dari wilayah mana pun secara hukum internasional yang mengikat. Rakyat Papua Barat pada saat itu merupakan masyarakat yang bebas dan belum diintegrasikan ke dalam entitas negara lain. Justru inilah pengakuan akademis yang paling otentik: bahwa kedaulatan Papua Barat telah ada sejak awal, bukan sesuatu yang harus diberikan atau diakui belakangan.
Maka yang juga telah tuntas dibuktikan adalah: proses Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 tidak memenuhi syarat kebebasan dan keadilan. Pepera tidak melibatkan partisipasi penuh rakyat Papua, dan tidak dilakukan dibawah pengawasan internasional yang independen, serta tidak memberikan pilihan yang jelas antara status yang tersedia. Dr. John Saltford dalam penelitiannya yang berjudul The United Nations and the Taking of West(Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Penguasaan atas Papua Barat) mendokumentasikan secara rinci bagaimana proses tersebut berjalan jauh dari prinsip persetujuan bebas. Saltford menegaskan bahwa: "Tidak ada pengamat independen yang dapat menyimpulkan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 mencerminkan kehendak bebas dari rakyat Papua Barat." Ia mencatat bahwa tekanan yang sistematis, pembatasan terhadap pilihan yang tersedia, serta ketiadaan pengawasan yang sejati menjadikan proses tersebut tidak memenuhi standar internasional.
Oleh karena itu, secara hukum internasional, proses yang cacat sejak lahir tidak dapat melahirkan keputusan yang sah. Dan, sebuah tindakan yang tidak memenuhi prinsip persetujuan bebas dari rakyat yang bersangkutan tidak dapat mengikat mereka selamanya, sekalipun tindakan itu disahkan oleh dokumen negara. Drooglever menegaskan bahwa persetujuan yang diperoleh dibawah tekanan atau tanpa kebebasan informasi penuh, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.
Maka, persoalan sesungguhnya yang kini tersisa bukan lagi membuktikan apa yang sudah jelas, melainkan bagaimana menyelesaikan apa yang tertunda dengan bermartabat. Dr. Socratez Yoman mengingatkan kita bahwa: "Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Namun kebenaran tidak akan pernah berubah hanya karena kita menutup mata terhadapnya." Penyelesaian tidak akan lahir dari terus mempertahankan apa yang sudah rapuh, tetapi dari keberanian untuk berdiri di atas kebenaran.
Maka, sikap yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk mengakui apa yang sudah jelas, dan kebijaksanaan untuk menata ulang hubungan berdasarkan kebenaran yang selama ini dihindari.
Penulis: Hendrik Ngu Tra
Editor: Dwi Wahyudi
Social Header