Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Penetapan dilakukan Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Jumat, 6 November 2026, setelah gelar perkara dan pengumpulan alat bukti yang cukup.
“Berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta hasil ekspose, tim penyidik menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” demikian keterangan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung dalam Siaran Pers Nomor PR-476/020/K.3/Kph.3/11/2026 tertanggal 10 November 2026.
Geledah 6 kantor terafiliasi di Sultra
Sehari setelah penetapan tersangka korporasi, pada Senin, 9 November 2026, tim penyidik JAM Pidsus bersama Tim Forensik Digital menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Sdr. AK di Sulawesi Tenggara.
Enam lokasi yang digeledah:
1. Kantor PT ANI di Kota Kendari
2. Kantor PT ANI di lokasi tambang, Kabupaten Konawe Utara
3. Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara
4. Kantor PT AMI di Kota Kendari
5. Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah
6. Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen perizinan tambang termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, ponsel, dan komputer pribadi.
“Barang bukti akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian,” tulis Puspenkum.
Diduga manipulasi izin dan tetap menambang setelah IUP berakhir
Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM Pidsus Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 jo. Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa 36 saksi dan melakukan penyitaan dengan persetujuan pengadilan negeri.
Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. Dalam pengurusannya, PT BSJ diduga memanipulasi dokumen studi kelayakan, AMDAL, hasil eksplorasi, dan RKAB.
PT BSJ juga diduga tetap melakukan penambangan setelah IUP berakhir pada 2015, dengan skema suspend yang diduga menyimpang. Perusahaan juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan lain untuk menjual hasil tambang seolah-olah dari wilayah izinnya sendiri.
Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi dokumen tidak dilakukan. Kejagung menyebut kegiatan tersebut menguntungkan korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Penghitungan kerugian negara saat ini tengah dilakukan ahli.
Pasal yang disangkakan
Terhadap PT BSJ disangkakan:
Kesatu - Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor
Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP
Atau Kedua: Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UU Tipikor
Atau Ketiga: Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.
Jakarta, 10 November 2026
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, S.H., M.H.(DW)
Social Header