Ijazah Wapres Dinyatakan Batal Demi Hukum, Guru Besar Desak Prabowo Bertindak

Putusan Kasasi MA No. 62 K/TUN/2025 jadi bom waktu legitimasi. 150 guru besar minta DPR pakai hak menyatakan pendapat. Istana bungkam

Jakarta, Globalnetizen.id -

Legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digugat. Bukan di jalanan, tapi di ruang akademik paling tinggi.

Forum Guru Besar Indonesia melayangkan surat terbuka bertema “Penegakan Konstitusi dan Stabilitas Bernegara” kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu diluncurkan secara simbolik bersamaan dengan Hari Pahlawan dan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 10 November 2026.

Isinya menohok.

Forum menyoroti Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 62 K/TUN/2025 tanggal 30 April 2025 yang menurut mereka telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak sah, batal demi hukum, dan harus dimusnahkan.

“Status batal demi hukum berarti dokumen dianggap tidak pernah ada sejak awal,” tulis forum.

Implikasinya fatal. Jika syarat formil pendidikan sebagai syarat pencalonan gugur, maka keabsahan kedudukan Wapres ikut gugur secara hukum. Forum menyebut ini bukan lagi polemik ijazah, tapi krisis konstitusional.

Tiga ultimatum untuk Prabowo dan DPR

Forum yang ditandatangani 18 inisiator termasuk Prof. Din Syamsuddin, Prof. Siti Zuhro, Prof. Komaruddin Hidayat, dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie melayangkan tiga desakan:

1. Prabowo jangan tersandera.

Presiden diminta mengambil tindakan kenegarawanan yang berani. Forum menilai Prabowo tidak boleh terbelenggu oleh krisis hukum personal yang melekat pada Wapres-nya sendiri. Marwah pemerintahan harus diselamatkan.

2. DPR jangan jadi stempel.

Parlemen didesak segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sesuai Pasal 7B UUD 1945 dan hak angket. “Jangan kompromikan konstitusi demi koalisi,” tulis mereka.

3. Koalisi diuji.

Sebagai Ketua Umum Gerindra dan pemimpin KIM Plus, Prabowo disebut memegang kunci. Mayoritas di DPR dan MPR diminta tidak mengorbankan prinsip _rule of law_ demi stabilitas semu.

Surat terbuka kepada Presiden RI yang ditandatangani para guru besar inisiator ini juga membuka pendaftaran dukungan lanjutan bagi guru besar lain hingga Sabtu, 15 November 2026, pukul 14.00 WIB. Merdeka!

Hingga berita ini ditulis, Istana, DPR RI, dan pihak Wapres Gibran belum memberikan tanggapan resmi. Kebungkaman yang justru membuat bom waktu ini terus berdetak.

Kontak panitia: Kang Jana Tea 0811-999-5656

Sumber dokumen: Surat Terbuka Forum Guru Besar Indonesia, 9 November 2026(DW)