Yakin Usaha Sampai Kader Umat, Kader Bangsa Jangan Hanya Pandai Mengkritik, Tapi Siapkan Diri Memperbaiki Arah Bangsa
LUWU TIMUR, Globalnetizen.id -
Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., menantang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar tidak sekadar menjadi penonton dinamika politik, tetapi tampil sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen, dan berani mengawal kekuasaan.
Pesan tegas itu disampaikan saat menjadi pemateri Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Palopo di Mireya Hotel, Sorowako, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan puluhan kader HMI dari berbagai cabang yang mengikuti LK II, Fahri menegaskan bahwa HMI sejak kelahirannya pada 5 Februari 1947 tidak pernah ditakdirkan menjadi penonton sejarah. HMI lahir untuk berjuang, HMI lahir untuk mengawal bangsa, dan HMI lahir untuk melahirkan pemimpin.
"HMI itu bukan organisasi biasa. HMI adalah organisasi perjuangan. Kader HMI itu Kader Umat, Kader Bangsa. Yakin Usaha Sampai bukan sekadar semboyan yang diucapkan, tapi sikap yang harus dihidupkan," ujar Fahri.
Politik Hukum Indonesia dan Tantangan Konstitusi
Mengangkat tema arah politik hukum Indonesia, Fahri membedah secara runtut dinamika politik nasional, konstitusi, hubungan antarlembaga negara, hingga mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Menurut Fahri, politik hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai teks undang-undang. Politik hukum adalah arah, pilihan, dan keberpihakan negara dalam menjalankan konstitusi. Ketika politik hukum dijalankan tanpa keteguhan pada konstitusi, maka yang lahir adalah kekuasaan yang kuat, tapi miskin legitimasi moral.
Ia mengingatkan, kuatnya koalisi pemerintahan tidak boleh mematikan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan kritik, keberanian, serta tanggung jawab politik.
"Koalisi yang besar itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau koalisi yang besar itu kemudian membungkam kritik, mematikan fungsi kontrol, dan membuat semua orang takut bersikap, itu bukan demokrasi, itu pembusukan demokrasi," tegas Fahri.
Fahri menegaskan, konstitusi adalah panglima. Semua kekuasaan harus tunduk pada konstitusi. Tidak ada kekuasaan yang boleh berdiri di atas konstitusi, tidak ada kepentingan jangka pendek yang boleh mengalahkan perintah konstitusi.
"UUD 1945 itu bukan sekadar dokumen. Itu adalah janji luhur bangsa. Siapa pun yang memegang kekuasaan, dia harus tunduk pada konstitusi. Kalau konstitusi dilanggar, maka yang rusak bukan hanya hukumnya, tapi kepercayaan rakyatnya," katanya.
Diskusi Kritis: Dari Ijazah Hingga Koalisi Partai
Diskusi berlangsung hidup dan kritis. Berbagai pertanyaan peserta muncul terkait konstitusi, asas legalitas, persoalan administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga perilaku partai politik dalam membangun koalisi.
Fahri menjawab dengan lugas. Ia mengajak kader HMI untuk membedakan antara persoalan hukum dan persoalan politik. Persoalan hukum harus diselesaikan dengan asas legalitas, dengan bukti, dengan prosedur yang benar. Persoalan politik harus diselesaikan dengan etika, dengan moral, dan dengan tanggung jawab kepada rakyat.
"Kader HMI harus tajam dalam berpikir, tapi juga adil dalam bersikap. Jangan mudah menghakimi tanpa ilmu. Jangan mudah membenarkan tanpa kritik. Intelektualitas itu bukan soal pandai bicara, tapi soal berani mencari kebenaran," ujarnya.
Ia juga menyoroti perilaku partai politik yang cenderung pragmatis dalam membangun koalisi. Menurut Fahri, partai politik seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan sekadar kendaraan kekuasaan.
"Partai politik itu harus punya ideologi, harus punya gagasan, harus punya keberanian untuk berbeda. Kalau partai hanya ikut arus kekuasaan, lalu siapa yang akan mengawal rakyat?" kata Fahri.
Kader HMI Harus Kuatkan Ilmu dan Keberanian
Di bagian akhir materinya, Fahri menegaskan bahwa kader HMI harus memperkuat ilmu, keberanian berpikir, dan kapasitas intelektual agar mampu menawarkan solusi bagi persoalan bangsa.
Ia mengingatkan, tantangan bangsa ke depan semakin kompleks. Krisis lingkungan, krisis etika kepemimpinan, krisis kepercayaan publik, hingga krisis konstitusi, semua membutuhkan kader yang tidak hanya kritis, tapi juga solutif.
"Intelektualitas tanpa keberanian adalah kesia-siaan. Keberanian tanpa ilmu adalah kebodohan. Kader HMI harus punya dua-duanya. Kuat ilmunya, berani sikapnya," tegas Fahri.
Ia mengajak kader HMI untuk tidak terjebak dalam romantisme organisasi, tidak terjebak dalam perebutan jabatan internal, dan tidak terjebak dalam kenyamanan menjadi penonton.
"HMI jangan hanya sibuk di dalam. HMI harus keluar, HMI harus hadir di tengah rakyat, HMI harus hadir di tengah persoalan bangsa. Kalau HMI diam, siapa lagi yang akan bersuara?" ujarnya.
Jangan Hanya Mengkritik, Siapkan Diri Memperbaiki Bangsa
Pesan utama Fahri di penutup materinya sangat jelas: jangan hanya pandai mengkritik kekuasaan, tetapi siapkan diri untuk memperbaiki arah bangsa.
"Kritik itu mudah. Yang sulit adalah menawarkan solusi dan berani memikul tanggung jawab. Kader HMI jangan hanya pandai menyalahkan. Kader HMI harus siap memimpin, siap memperbaiki, siap mengambil alih tanggung jawab sejarah," katanya.
Ia menutup dengan pesan yang membakar semangat seluruh peserta LK II:
"Yakin Usaha Sampai. Kalian adalah generasi yang akan memimpin Indonesia. Jangan takut bersikap. Jangan takut berbeda. Jangan takut mengawal konstitusi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?"
Suasana ruangan pun riuh dengan tepuk tangan dan pekikan Yakin Usaha Sampai dari para peserta.
Yakin Usaha Sampai!
(Dwi Wahyudi)
Social Header