TIMIKA, Papua Tengah, Globalnetizen.id -
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mimika, Norman Ditubun, menanggapi penjelasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMKA) Mimika terkait penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan, yang dipersoalkan APDESI adalah kepastian waktu pencairan DD Tahap II, bukan tahap pertama yang sudah berjalan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan DPMKA Mimika, Bakry Atorik, menyampaikan bahwa 132 dari 133 kampung telah mencairkan DD dan ADD tahap pertama. Ia juga menyebut DD tahap kedua dijadwalkan pada Desember 2026, sementara Kampung Meekurima belum dapat mencairkan karena situasi keamanan belum kondusif.
Menurut Norman, jadwal Desember itu justru membenarkan kekhawatiran yang selama ini disuarakan APDESI. Ia mengingatkan bahwa tahun lalu dana desa baru dicairkan pada 29 Desember.
"Pada akhir tahun, pejabat daerah yang berwenang sering bepergian ke luar daerah. Ini mengakibatkan pengendapan dana desa, berdasarkan pengalaman tahun lalu," ujar Norman.
Norman tidak menolak ketentuan LPJ minimal 90 persen yang disampaikan DPMKA. Namun, ia meminta kampung yang sudah menyelesaikan LPJ dan lolos verifikasi segera diproses tanpa menunggu kampung lain.
Menurutnya, penumpukan proses di akhir tahun berisiko membuat dana mengendap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, sementara kampung membutuhkan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pada Desember, padatnya agenda pemerintahan dan hari besar keagamaan juga dinilai dapat memperlambat proses.
APDESI menilai keterlambatan penyaluran bertentangan dengan semangat PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa.
Terkait Kampung Meekurima, Distrik Kwamki Narama, Norman menyatakan APDESI memahami pertimbangan keamanan dan mendukung rencana DPMKA menyurati Kementerian Desa agar hak kampung tersebut tidak hilang. Namun, ia meminta kondisi satu kampung tidak dijadikan alasan memperlambat 132 kampung lainnya yang sudah siap.
Selain percepatan, APDESI meminta DPMKA mengawal dan mendampingi para kepala kampung setelah dana dicairkan, agar dana terealisasi hingga ke pelosok pesisir Mimika dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Norman menambahkan, pencairan yang tepat waktu akan mendukung pembangunan kampung sesuai visi dan misi Bupati Mimika, yakni membangun dari kampung ke kota.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan lanjutan dari DPMKA Mimika atas pernyataan APDESI tersebut.(DW)
Social Header