Veri Montana: Komisi I DPRD Kota Tangerang mengingatkan Pemkot: jangan jadikan Satlinmas sekadar pasukan apel. Tanpa pembinaan, fasilitas, dan perlindungan, kekuatan besar itu hanya jadi angka di atas kertas.
TANGERANG, Globalnetizen.id -
Kota Tangerang punya lebih dari 56 ribu personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Angka yang besar. Terlalu besar untuk sekadar dibariskan dalam apel, difoto, lalu dibubarkan.
Di atas kertas, Kota Tangerang tampak kuat. Di setiap RT dan RW ada orang-orang yang siap menjaga lingkungan. Di lapangan, pertanyaannya lain: apakah mereka dilatih? Apakah mereka dilengkapi? Apakah mereka dilindungi?
Itulah yang dipersoalkan Komisi I DPRD Kota Tangerang.
Anggota Komisi I, Veri Montana, tidak meragukan jumlahnya. Yang ia ragukan adalah kesiapannya. Menurut dia, 56 ribu personel adalah potensi besar — tapi potensi yang dibiarkan tanpa pembinaan hanya akan menjadi beban, bukan kekuatan.
"Satlinmas merupakan mitra pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban lingkungan, memberikan perlindungan masyarakat, serta membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Veri saat dihubungi, Senin (16/11/2026).
Veri menegaskan satu garis penting yang sering dilupakan: Satlinmas bukan pengganti TNI maupun Polri. Mereka adalah unsur pendukung pemerintah daerah. Tugas mereka adalah mendeteksi dini, mencegah, membantu, dan menjadi mata-telinga pertama di lingkungan warga — mulai dari potensi gangguan ketertiban, konflik sosial, hingga situasi darurat.
Justru karena itulah, kata dia, mereka tidak boleh dilepas tanpa bekal.
Di tingkat RT dan RW, Satlinmas adalah orang pertama yang datang saat warga bertengkar, saat banjir mulai naik, saat kebakaran kecil mulai membesar, saat ada orang asing yang mencurigakan berkeliaran malam hari. Mereka datang sebelum aparat datang. Mereka yang menenangkan warga sebelum keadaan memburuk.
Tetapi apa yang mereka pegang? Apa yang mereka kenakan? Apa yang mereka ketahui?
Veri meminta Pemkot Tangerang menjawab pertanyaan itu dengan anggaran dan program yang nyata, bukan dengan seremoni.
Pertama, soal manusia. Ia mendesak pelatihan berkala yang serius: komunikasi sosial, pengendalian situasi, penanganan konflik, pertolongan pertama, hingga prosedur menghadapi keadaan darurat. Bukan pelatihan sekali lalu dilupakan. Bukan sertifikat tanpa keterampilan.
Kedua, soal sarana. Seragam, identitas anggota, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, hingga dukungan operasional dan perlindungan selama bertugas. Hal-hal yang tampak sepele, tapi menentukan apakah seorang anggota Satlinmas berani dan mampu bertindak di lapangan.
"Perlu ada pemetaan kebutuhan Satlinmas di setiap kecamatan dan kelurahan, sehingga kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat," kata Veri.
Artinya: jangan pukul rata. Kebutuhan Satlinmas di kecamatan padat penduduk tidak sama dengan di wilayah rawan banjir. Kebutuhan di kawasan industri tidak sama dengan di permukiman padat. Anggaran harus mengikuti peta kebutuhan, bukan sekadar dibagi rata.
Ketiga, soal koordinasi. Veri menekankan penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pengurus RT dan RW harus terus dilakukan. Satlinmas tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Ia harus terhubung dalam satu sistem.
Karena itu pula ia meminta sinergi lintas perangkat daerah — khususnya Satpol PP, BPBD, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan — agar mekanisme koordinasi Satlinmas semakin jelas, baik dalam menghadapi gangguan ketertiban maupun situasi kebencanaan.
"Anggota Satlinmas juga perlu dibekali kemampuan dasar evakuasi, pertolongan pertama, dan penyampaian informasi kebencanaan," ujarnya.
Di titik ini, pesan Veri menjadi semakin tajam: penguatan Satlinmas tidak boleh hanya sebatas kegiatan apel atau seremonial. Ia harus memberikan dampak nyata bagi keamanan dan perlindungan masyarakat.
Evaluasi berkala, kata dia, diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas Satlinmas di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan aspek yang masih perlu diperbaiki. Tanpa evaluasi, Pemkot tidak akan pernah tahu apakah 56 ribu personel itu benar-benar bekerja, atau hanya tercatat sebagai daftar nama.
"Semakin besar kekuatan Satlinmas yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan, perlindungan, dan dukungan yang memadai," kata Veri.
"Keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui kolaborasi, bukan hanya mengandalkan jumlah personel."
Di Kota Tangerang, negara tidak kekurangan orang yang bersedia menjaga kampungnya. Yang masih dipertanyakan adalah: apakah negara bersedia menjaga mereka yang menjaga?
(Dwi Wahyudi)

Social Header