Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni memprotes keras pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Papua oleh Pemerintah Pusat.
Protes itu disampaikan Anggota MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, S.T, menyusul pemangkasan dana yang dinilai sangat signifikan dan berlapis.
1. Keluhan Dana: Otsus dan DBH Migas Dipangkas Habis-habisan
MRPB menilai pemotongan dana Otsus dan DBH Migas oleh Pemerintah Pusat sudah tidak lagi wajar. Setelah dana Otsus dipangkas, kini DBH Migas yang bersumber dari Otsus ikut dipangkas lagi.
"Dana Otsus itu kemarin sudah dipangkas, sekarang dana bagi hasil migas yang bersumber dari Otsus mereka pangkas lagi. Ini yang jadi pertanyaan," kata Eduard Orocomna.
Menurutnya, pemangkasan hingga puluhan persen tersebut berdampak langsung pada program-program untuk Orang Asli Papua (OAP) di daerah, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Tujuan Otsus: Menjaga Papua Tetap Dalam NKRI
Eduard mengingatkan kembali sejarah lahirnya Otsus. Dana Otsus bukan hadiah, melainkan amanat negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan agar masyarakat Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
" Dana Otsus diberikan pemerintah untuk mengamankan situasi dan kondisi Orang Asli Papua, supaya Orang Papua tidak minta merdeka atau tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka disitulah dibentuk Otsus," ujarnya.
3. Kegagalan Program: Otsus Jilid 1 Gagal, Otsus Jilid 2 Dipertanyakan
MRPB menilai implementasi Otsus Jilid 1 telah gagal menyejahterakan Orang Asli Papua. Kini, pada Otsus Jilid 2, Pemerintah Pusat justru kembali memangkas dana, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan negara.
"Sudah dari tahun 2001 sampai hari ini, Pemerintah Pusat sudah gagal di Tanah Papua. Masuk di Otsus Jilid 1, masuk di Otsus Jilid 2, ini Pemerintah Pusat mau kembalikan kami, kembalikan," tegas Eduard.
4. Tuntutan MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni
MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan dua tuntutan tegas kepada Pemerintah Pusat dan Negara Republik Indonesia:
a. Kembalikan hak dana yang dipangkas
Pemerintah diminta mengembalikan dana Otsus dan DBH Migas sesuai hak Orang Asli Papua, karena Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang diberikan Otonomi Khusus oleh negara.
b. Jika dana terus dipangkas, berikan kebebasan mengelola SDA sendiri
Jika dana Otsus terus dipangkas, masyarakat Papua lebih memilih kebebasan untuk mengelola sumber daya alam sendiri agar bisa mandiri secara ekonomi.
"Berikan kami punya hak kebebasan bagi kami Orang Asli Papua, kami mau jadi tuan di atas negeri kami sendiri. Kami ditanam apa saja tidak susah untuk makan. Sumber daya alam di Papua cukup kita bisa makan. Sayur-sayuran macam gedi, semua sudah lengkap. Kami tidak butuh yang namanya dana Otsus begitu," kata Eduard.
"Kalau negara mau kembalikan dana Otsus ke pusat, kami oke-oke saja. Tapi kembalikan juga hak kami," tutupnya.(DW)
NARASUMBER:
Eduard Orocomna, S.T
Anggota MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni
"Kalau dana Otsus terus dipangkas, kami lebih pilih jadi tuan di negeri kami sendiri."
Social Header