JAKARTA, Globalnetizen.id -
Video wawancara eks anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Chandra di kanal YouTube Tribunnews yang tayang Selasa (10/11) itu menggelegar.
Dalam video berdurasi lebih dari satu jam itu, Sri Radjasa bicara blak-blakan. Ada dugaan operasi garis dalam, ada isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, hingga skenario Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur sukarela demi Pilpres 2029.
Tudingan itu tidak berhenti di ruang digital. Partai Golkar merespons dengan somasi 3x24 jam.
Di tengah riuh itu, suara berbeda datang dari Dr. HM. Dian Assafri Nasa'i, SH., MH.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, aktivis nasional, dan Pengurus DPP Partai Golkar Bidang Keagamaan dan Kerohanian itu meminta publik membaca video tersebut dengan kacamata kritis.
"Ini bukan sekadar wawancara. Ini adalah upaya membangun narasi besar: bahwa pemerintahan Prabowo dikepung, dikendalikan, disadap. Padahal sampai hari ini, tidak ada satu pun bukti hukum yang dihadirkan ke Bareskrim," kata Dian kepada awak media, Jumat(13/11).
Dian, yang juga Inisiator Kader Muda Partai Golkar (KMPG) dan mantan Plt Ketua Umum DPP KNPI, membedah tiga lapis isu dalam video viral tersebut.
Pertama, soal penyadapan. Menurutnya, menuduh ada penyadapan di lingkaran Presiden tanpa laporan resmi adalah cara paling mudah menciptakan presiden minimalis. "Presiden Prabowo seolah-olah dibuat tidak berdaya, seolah-olah semua gerakannya diawasi Solo. Ini framing yang berbahaya," ujarnya.
Kedua, soal skenario Gibran. Sri Radjasa dalam video itu menyebut Gibran lebih untung mundur sukarela agar diglorifikasi sebagai ksatria. Dian menilai, analisis itu adalah puncak dari operasi opini.
"Jangan jadikan Wapres Gibran sebagai pion untuk narasi 2029. Hari ini Gibran bekerja, bukan manuver. Jika terus didorong mundur, siapa yang paling dirugikan? Stabilitas pemerintahan," kata tokoh muda asal Lampung tersebut.
Ketiga, soal somasi Golkar. Sebagai kader di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Dian membela langkah Bakumham Golkar. Somasi itu, kata dia, bukan antikritik, melainkan rem agar kebebasan berpendapat tidak kebablasan menjadi fitnah.
"Kita tidak sedang membungkam purnawirawan. Kita sedang meminta pertanggungjawaban. Jika menyebut nama Ketua Umum kami terkait penyadapan, tunjukkan buktinya. Jangan lempar batu sembunyi tangan di YouTube," tegas Ketua DKM Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar itu.
Di akhir wawancara, Dian mengingatkan satu hal: operasi garis dalam yang paling berbahaya bukan yang ada di dalam istana, melainkan yang dibangun di luar istana melalui konten-konten viral.
"Jangan biarkan ruang publik kita dikuasai oleh intelijen gadungan yang menjual ketakutan," pungkasnya.(DW)
Social Header