Eduard Orocomna, S.T, Jalan Meyado Moskona Selatan Ke Moskona Barat mangkrak-apbd-p-2026-tepat-sasaran-kabut-asap-karhutla`
BINTUNI, Globalnetizen.id – Persoalan infrastruktur dasar dan ancaman kabut asap menjadi sorotan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Di tengah pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2026, pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Mayado, Moskona Selatan hingga Moskona Barat justru dipertanyakan karena dinilai belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat, Eduard Orocomna, S.T. Ia mempertanyakan tidak masuknya anggaran untuk melanjutkan atau menangani kondisi ruas jalan tersebut dalam APBD Perubahan 2026.
Menurut Eduard, persoalan jalan itu bukan sekadar kondisi badan jalan yang rusak. Sejumlah jembatan juga disebut mengalami kerusakan, sementara pembangunan jalan yang sebelumnya telah diresmikan dengan seremoni gunting pita belum mencapai Moskona Barat.
"Meskipun sudah menyampaikan kepada Pemkab Teluk Bintuni soal kondisi jalan yang hancur, jembatan putus, mereka tidak kasih masuk anggaran dalam sidang perubahan. Hal ini menjadi pertanyaan, kenapa di APBD Perubahan tidak dikasih masuk terkait jalan dari Meyado Moskona Selatan tembus ke Moskona Barat," kata Eduard kepada Globalnetizen.id, Minggu (5/10/2026).
Ia mengatakan, persoalan tersebut semakin dipertanyakan setelah hasil pembahasan APBD Perubahan disampaikan kepada publik.
"Karena dalam sidang perubahan mereka tidak kasih masuk, DPR Bintuni atau perwakilan Moskona juga tidak kasih masuk. Baru setelah kita dengar hasil sidang perubahan yang dibacakan oleh Bapak Bupati, jalan semua distrik dibangun kecuali dari Moskona Barat ke Moskona Selatan tidak ada. Hal itulah yang menjadi pertanyaan," tegasnya.
Eduard menilai pembangunan infrastruktur di wilayah adat semestinya mendapat perhatian serius, terutama ketika pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan yang dianggap mendesak.
Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan anggaran yang bersumber dari kebijakan khusus bagi Papua, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di kampung-kampung.
"Kami menyambut baik APBD Perubahan 2026 untuk menjawab kebutuhan mendesak warga. Namun kami berharap dana khusus, baik Otsus maupun DTI benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat adat di kampung-kampung," ujarnya.
Eduard menyebut sejumlah wilayah seperti Moskona, Babo, Aranday, Meyado dan Wamesa masih menghadapi persoalan pelayanan dasar. Menurut dia, kondisi jalan, fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan seharusnya menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
"Jangan sampai pergeseran anggaran di 4 OPD itu hanya dinikmati di Kota Bintuni saja. Masyarakat adat di Moskona, Babo, Aranday, Meyado, Wamesa yang jalannya masih rusak seperti jalan Mayado-Moskona ini, sekolahnya masih kekurangan guru, puskesmasnya masih minim obat, itu yang harus jadi prioritas utama," katanya.
Kabut Asap Mulai Selimuti Kota Bintuni
Selain persoalan infrastruktur, Eduard juga menyoroti kondisi lingkungan menyusul munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah titik.
Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap disebut mulai terlihat di kawasan Kota Bintuni. Kondisi tersebut tampak di sepanjang jalur pusat kota hingga kawasan SP dan pada waktu tertentu mulai mengganggu jarak pandang pengguna kendaraan.
Intensitas kabut asap disebut lebih terasa pada pagi dan sore hari. Kondisi ini menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat tetap berlangsung di tengah kualitas udara yang berpotensi terdampak asap kebakaran.
Eduard meminta pemerintah, masyarakat, serta perusahaan yang beroperasi di Teluk Bintuni meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan meluasnya dampak Karhutla.
Ia secara khusus mendorong perusahaan besar dan investor di daerah tersebut untuk ikut menyediakan sarana pemadaman kebakaran yang memadai di seluruh wilayah distrik.
"Kami minta semua investor di Teluk Bintuni, baik LNG Tangguh, perusahaan sawit, dan perusahaan besar lainnya, agar mengadakan alat pemadaman untuk antisipasi Karhutla di 24 distrik," ujarnya.
Menurut Eduard, keterlibatan perusahaan tidak semestinya berhenti pada aktivitas ekonomi maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. Ia berharap dukungan terhadap pencegahan dan penanganan Karhutla menjadi bagian nyata dari kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
"Agar investor tidak mengandalkan pemerintah saja, khususnya Pemkab Teluk Bintuni. Mereka harus punya CSR yang nyata untuk keselamatan lingkungan. Jangan nanti kalau ada kebakaran, baru panik dan mengandalkan APBD," tegasnya.
Warga Diminta Waspada
Terkait kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Bintuni, Eduard mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, khususnya kelompok yang rentan terhadap gangguan akibat paparan asap.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kondisi udara.
"Untuk itu saya menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan, terutama kelompok yang berisiko tinggi," katanya.
"Tidak membakar hutan, lahan, maupun sampah, karena hal ini menambah beban asap dan membahayakan kesehatan bersama," lanjutnya.
Bagi Eduard, persoalan infrastruktur dan lingkungan tersebut berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat adat. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan DPRD Teluk Bintuni kembali melihat kebutuhan masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
"Kalau jalan Moskona diperbaiki dan 24 distrik punya alat pemadam dari investor, maka masyarakat adat juga merasa dilindungi. Itu bentuk keadilan," pungkasnya.
Eduard berharap Bupati Teluk Bintuni bersama DPRD mengevaluasi kembali APBD Perubahan 2026, khususnya terkait kebutuhan pembangunan Jalan Mayado Moskona Selatan hingga Moskona Barat yang menurutnya masih menyisakan persoalan di lapangan. (DW)
Social Header