Breaking News

Dugaan Kekerasan Seksual oleh Atasan, Karyawati Kiat Ananda Group di Bali Justru Di-PHK; Rumah Tangga Ikut Terguncang

Plang perusahaan Kiat Ananda Group di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar, serta R bersama suaminya saat memberikan keterangan dalam wawancara terkait dugaan kekerasan seksual dan fisik yang dilaporkan R ke Polda Bali. Wajah R diburamkan untuk melindungi identitasnya.

DENPASAR, Global Netizen – Seorang mantan karyawati Kiat Ananda Group di Bali berinisial R melaporkan atasannya berinisial LH ke Polda Bali atas dugaan kekerasan seksual dan fisik. Namun, persoalan yang dialaminya tidak hanya berujung pada proses hukum. Sehari setelah pertemuan dengan pihak yang dilaporkannya, R justru menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kasus tersebut juga berdampak pada kehidupan rumah tangganya. R mengaku selama berbulan-bulan memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Ketika akhirnya menceritakan dugaan peristiwa yang dialaminya kepada suami, persoalan itu sempat memicu pertengkaran dan mengguncang kepercayaan dalam rumah tangga mereka.

R menyampaikan pengalamannya saat diwawancarai bersama suaminya di Denpasar, Kamis (29/10/2026). Dalam keterangannya, R mengungkap dugaan tindakan yang disebut terjadi ketika dirinya masih bekerja di perusahaan tersebut.

R menuturkan, salah satu peristiwa yang dilaporkannya terjadi di sebuah hotel pada April 2025. Ia mengaku didorong hingga terhempas ke atas kasur. Menurut keterangannya, LH kemudian memegang pergelangan tangannya dengan kuat sehingga dirinya kesulitan bergerak. Gelang yang dikenakannya disebut sampai patah dalam kejadian tersebut.

Selain peristiwa itu, R juga mengaku pernah mengalami tindakan berupa sentuhan yang tidak dikehendaki dan tepukan pada bagian pantat di lingkungan kerja. Ia turut menceritakan dugaan tindakan lain ketika sebuah meja dihantamkan ke bagian bawah perutnya hingga menimbulkan memar.

Selama beberapa waktu, R mengaku tidak berani mengungkapkan kejadian tersebut karena khawatir kehilangan pekerjaan. Ia baru menceritakan persoalan itu kepada suaminya pada 9 Oktober 2026.

Pengakuan tersebut ternyata tidak langsung diterima dengan mudah oleh suaminya. Sang suami mengaku sempat tidak percaya dan bahkan menduga istrinya memiliki hubungan atas dasar suka sama suka dengan atasannya. Situasi itu memicu pertengkaran dan membuat hubungan rumah tangga mereka mengalami tekanan serius.

Setelah R berulang kali menjelaskan apa yang dialaminya, sang suami kemudian berusaha menghubungi LH melalui WhatsApp. Menurut pengakuan suami R, dalam komunikasi awal LH sempat membantah, tetapi kemudian disebut mengakui sebagian tindakan yang dipersoalkan.

Suami R juga mengaku kembali bertemu LH bersama istrinya pada 13 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangannya, LH kembali mengakui sebagian perbuatan yang dipersoalkan. Keterangan mengenai komunikasi dan pertemuan itu merupakan penuturan suami R dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.

“Saya merasa sangat terpukul, sangat kecewa, sangat emosi pada saat itu. Saya sebagai suami merasa marwah saya sangat direndahkan dan saya tidak terima istri saya diperlakukan seperti itu,” ujarnya.

Bagi R, keberanian untuk berbicara justru diikuti persoalan baru di tempat kerja. Pada 14 Oktober 2026, atau sehari setelah pertemuan tersebut, R mengaku menerima surat PHK yang disebut ditandatangani oleh pihak berinisial RS dari bagian legal perusahaan. Surat itu diserahkan melalui petugas keamanan.

R mempertanyakan dasar keputusan PHK tersebut. Ia membandingkan perlakuan yang diterimanya dengan LH yang, menurut keterangannya, memperoleh surat peringatan ketiga atau SP3 dan kesempatan untuk memberikan penjelasan maupun menyelesaikan persoalan secara internal.

R juga mengaku kemudian diundang oleh RS untuk memberikan klarifikasi. Dalam pertemuan itu, menurut R, pihak legal perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan telah lalai dalam menerbitkan surat PHK tersebut. Keterangan ini masih perlu dikonfirmasi kepada RS dan manajemen perusahaan.

R merasa keputusan PHK tersebut tidak adil, terlebih karena terbit hanya sehari setelah pertemuan dengan pihak yang dilaporkannya. Ia pun mengaitkan waktu penerbitan surat itu dengan keberaniannya mengungkap dugaan tindakan yang dialaminya.

“Ketakutan saya terbukti setelah saya speak up dan akhirnya saya dipecat,” ungkap R.

Pada 28 Oktober 2026, R akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan kekerasan seksual dan fisik tersebut ke Polda Bali. Langkah itu diambil setelah ia mengaku tidak lagi sanggup menyimpan sendiri persoalan yang dialaminya.

Wawancara terhadap R dan suaminya dilakukan pada Kamis (29/10/2026). Pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WITA, wartawan mendatangi kantor Kiat Ananda Group di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar, untuk meminta konfirmasi dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak perusahaan.

Wartawan menyampaikan maksud kedatangan kepada petugas keamanan. Petugas kemudian meneruskan informasi tersebut kepada LH. Dalam prosesnya, kedatangan wartawan sempat dilaporkan ke Call Center 110 sehingga personel Polsek Denpasar Selatan mendatangi lokasi. Setelah menjelaskan tujuan kedatangan untuk kepentingan konfirmasi jurnalistik, wartawan melanjutkan upaya meminta keterangan.

Melalui petugas keamanan, wartawan memperoleh informasi bahwa LH bersedia memberikan klarifikasi pada Rabu (4/11/2026). Permintaan konfirmasi juga telah disampaikan melalui WhatsApp kepada LH dan Otto Iskandar selaku Chief Corporate & Commercial Officer, termasuk mengenai laporan R, penerbitan surat PHK, serta proses pemeriksaan internal perusahaan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan substantif dari LH maupun manajemen perusahaan. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka agar seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dua persoalan yang perlu diperiksa secara objektif, yakni dugaan kekerasan seksual dan fisik di lingkungan kerja serta keputusan PHK terhadap pelapor. Kebenaran setiap dugaan dan dasar keputusan perusahaan perlu diuji melalui keterangan para pihak dan proses yang berlaku. (Tim/Red)

© Copyright 2022 - Global Netizen