Sorong, Globalnetizen.id -
Setelah tiga hari aksi dan memblokade jalan, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu akhirnya menemui ratusan mama-mama pedagang asli Papua di Kantor Gubernur, Jumat (3/7/2026).
Dikutip dari Jubi.id Mama-mama pedagang dari lima kabupaten dan satu kota itu mulai mendatangi kantor gubernur sejak Rabu (1/7/2026). Karena belum ditemui, mereka memilih menginap di halaman kantor hingga Kamis (2/7/2026).
Menanti Kepastian Dukungan Modal dan Pasar Yang Layak
Pada Kamis malam, massa memblokade Jalan Basuki Rahmat di perempatan lampu merah Remu, Kota Sorong, dengan menggelar tikar di badan jalan. Aksi berlanjut hingga Jumat.
Mereka menuntut realisasi janji Gubernur Elisa Kambu setahun lalu. Tuntutan itu meliputi kebijakan strategis berupa modal usaha dan penyediaan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama pedagang asli Papua.
Elisa Kambu menyatakan keterlambatannya menemui massa bukan bentuk penolakan. Menurutnya, agenda pemerintahan yang padat dan informasi aksi yang belum utuh menjadi penyebabnya.
"Saya tidak pernah menolak masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Selama saya menjadi gubernur, siapa pun yang datang saya terima. Aspirasi itu harus dihargai karena pemerintah hadir untuk mendengar rakyatnya," kata Elisa.
Elisa menjelaskan, Pemprov Papua Barat Daya telah mengalokasikan anggaran pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua melalui APBD dan Dana Otonomi Khusus.
"Anggarannya sebenarnya sudah tersedia. Yang harus kita benahi adalah sistem pelaksanaannya supaya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kalau ternyata masih kurang, nanti kita bahas lagi pada perubahan anggaran sehingga kebutuhan mama-mama bisa dipenuhi," ujarnya.
Ia berjanji menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan mama-mama dalam satu atau dua hari ke depan. Pertemuan itu untuk membahas langkah konkret sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Ketua Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MP-KS), Levina Duwit, menyebut aksi tiga hari itu adalah jeritan perempuan Papua atas hak ekonomi yang diabaikan.
"Kami tidak turun ke jalan karena ingin melawan pemerintah. Kami datang karena kami sudah terlalu lama menunggu perhatian," kata Levina.
Levina menegaskan, mama-mama tidak meminta belas kasihan, melainkan hak sebagai pemilik negeri untuk diberdayakan. Ia juga memastikan akan mengawal komitmen gubernur agar tidak berhenti di janji.
"Kami tidak mau lagi hanya mendengar janji setiap kali kami berjuang. Yang kami butuhkan adalah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mama-mama Papua," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, mama-mama menyerahkan enam tuntutan. Di antaranya mempertahankan alokasi anggaran modal usaha Rp3 miliar hingga Rp6 miliar per tahun, menetapkan mekanisme distribusi, menyerahkan pengelolaan ke lembaga independen, menyediakan pasar khusus, membuka laporan penggunaan anggaran 2025, serta menolak PSN dan penambahan militer di Tanah Papua.
Levina mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti.
"Ini bukan hanya perjuangan mama-mama pedagang, tetapi perjuangan mempertahankan hak hidup orang asli Papua di atas tanahnya sendiri," katanya.(DW)
Social Header