Breaking News

Kampung Nawaripi Gelar APBK Perubahan 2026, Anggaran 2027 Difokuskan pada Pemilihan Kepala Kampung dan Bamuskam

TIMIKA, PAPUA TENGAH, Globalnetizen.id -
Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, menggelar rapat pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Kampung Nawaripi, Rabu (4/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah kampung juga mulai mempersiapkan arah kebijakan anggaran tahun 2027. Salah satu fokus utama adalah pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), mengingat masa jabatan kedua unsur pemerintahan kampung tersebut akan berakhir pada akhir 2027.

Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, mengatakan perubahan APBK merupakan hal yang dapat dilakukan pemerintah kampung apabila terdapat kebutuhan program mendesak yang belum terakomodasi dalam APBK induk. Perubahan tersebut juga dapat dilakukan melalui pergeseran pasal dalam batang tubuh APBK sesuai ketentuan yang berlaku.

"Apa yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan kegiatan ATM yang belum masuk di APBK induk, maka kita geser pasal sehingga program ini ada dalam tahun berjalan ini," terang Norman.

Sementara itu, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, Yuliana Makamo, yang mewakili Kepala Dinas DPMK, menjelaskan bahwa perubahan APBK dilakukan karena pemerintah kampung ingin menyesuaikan sejumlah program, baik kegiatan fisik maupun nonfisik.

Salah satu program yang dimasukkan dalam APBK Perubahan 2026 adalah kegiatan ATM atau upaya pengentasan dan pemberantasan malaria. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Kampung Nawaripi direncanakan merekrut sedikitnya dua orang kader malaria.

Kader tersebut nantinya bertugas melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk menemukan, mendata, serta mengidentifikasi warga yang mengalami gejala maupun kasus malaria. Langkah ini diharapkan dapat membantu memperkuat upaya penanganan malaria di lingkungan masyarakat Kampung Nawaripi.

Yuliana juga menekankan pentingnya persiapan anggaran tahun 2027, terutama untuk mendukung proses pemilihan Kepala Kampung dan Bamuskam yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir tahun tersebut.

Menurutnya, pemerintah kampung dapat mengalokasikan anggaran pemilihan melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai ketentuan penganggaran yang berlaku.

Selain itu, pada tahun anggaran 2028, pemerintah kampung dapat mengalokasikan dana purna tugas bagi Kepala Kampung dan anggota Bamuskam yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pejabat yang kembali terpilih, sebagaimana disampaikan dalam rapat.

Yuliana menegaskan bahwa sepanjang 2027, kegiatan pemerintah kampung harus diprioritaskan pada persiapan hingga pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung dan Bamuskam, termasuk proses pelantikan.

Karena itu, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tidak menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran 2027, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampung.

"Untuk tahun depan konsentrasi kampung pada agenda pemilihan kepala kampung hingga pelantikannya," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pendamping Dana Desa (DD), Siti, memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program ATM, khususnya penanganan malaria. Ia menilai upaya kesehatan masyarakat di Kampung Nawaripi juga perlu memperhatikan persoalan tuberkulosis (TBC), mengingat penyakit tersebut masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di wilayah Timika.

Menurut Siti, perekrutan kader malaria diharapkan tidak hanya berfokus pada pendataan kasus malaria, tetapi juga dapat membantu memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan TBC kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa mekanisme pergeseran pasal dalam APBK Perubahan dapat dibahas bersama tim penyusun APBK. Namun, pelaksanaan program penanganan malaria perlu menjadi perhatian utama agar kegiatan yang direncanakan benar-benar menjangkau masyarakat.

"Itu yang paling penting sehingga masyarakat sadar akan hidup sehat agar Nawaripi bisa bebas malaria," kata Siti.

APBK Nawaripi Capai Rp2,26 Miliar

Berdasarkan papan informasi APBK Kampung Nawaripi yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, total pendapatan dan belanja kampung tercatat sebesar Rp2.269.397.238.

Anggaran pendapatan itu bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp373.456.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.895.941.238.

Dalam rincian belanja, bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung tercatat sebesar Rp1.497.873.776, sedangkan bidang pelaksanaan pembangunan kampung sebesar Rp641.923.462.

Publikasi informasi anggaran tersebut menjadi bagian dari keterbukaan pemerintah kampung kepada masyarakat mengenai sumber pendapatan dan arah penggunaan anggaran.

Melalui pembahasan APBK Perubahan 2026 dan perencanaan anggaran 2027, Pemerintah Kampung Nawaripi diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan pelayanan masyarakat, memperkuat program kesehatan, serta mempersiapkan proses pergantian kepemimpinan kampung sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.(DW)

© Copyright 2022 - Global Netizen