Selama 11 bulan, keluarga pedagang cilok menagih bukti pelepasan tanah letter C.428 seluas 11.320 meter persegi. akta itu tak pernah muncul, tapi di atasnya berdiri mall


"Kisah seorang ibu pedagang cilok kaki lima melawan korporasi properti raksasa. di tengah sengketa tanah warisan seluas 11 ribu meter persegi, satu pertanyaan menggantung: di mana akta pelepasan hak itu?" 

TANGERANG SELATAN, Globalnetizen.id -
Di sudut Bintaro yang gemerlap oleh lampu-lampu Bintaro Jaya Xchange Mall, Yatmi bin Alin bin Embing masih berjualan cilok. tanah wakaf peninggalan ayahnya, Alm. Alin bin Embing, seluas 11.320 meter persegi, kini disebut-sebut telah berubah menjadi pusat perbelanjaan mewah.

Namun akta pelepasannya tak pernah dilihatnya.

Kisah itu kembali mengemuka dalam pernyataan sikap terbuka Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia, Minggu, 26 Oktober 2026. juru bicaranya, Angel Maria Beta Ubun, berdiri di depan keluarga Yatmi dan berkata lirih: 11 bulan kami menunggu wujud fisik akta itu ditunjukkan Dirjen PSKP ATR/BPN.

Pernyataan itu ditujukan kepada Iljas Tedjo Prijono, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian ATR/BPN.

Jejak akta yang tak pernah muncul
KTR Indonesia Usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI (foto/ist).

Menurut versi KTR Indonesia, sengketa bermula dari Letter C.428 atas nama Alin bin Embing. tanah seluas 11.320 m² itu, menurut klaim PT Jaya Real Property Tbk, telah dilepas haknya dan menjadi dasar Hak Guna Bangunan (HGB) 216/2308 untuk pembangunan Mall Bintaro Exchange.

Persoalannya, kata KTR, akta pelepasan hak tersebut tak pernah bisa ditunjukkan wujud fisiknya oleh Dirjen PSKP, meski telah diminta selama 11 bulan.

Jejak itu sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI pada 24 September 2025 yang dipimpin Dede Yusuf Macan Effendi. di forum itu, menurut penilaian KTR, keterangan yang disampaikan belum dibuktikan dengan dokumen otentik akta jual beli Letter C.428.

Warkah 23 Agustus 2019 yang dipersoalkan

Bukan hanya akta induk. KTR juga mempersoalkan warkah tertanggal 23 Agustus 2019. menurut versi mereka, warkah itu merekayasa mutasi dua bidang: tanah C.428 seluas 196 m² milik Kiatmi binti Jeman dan tanah wakaf 95 m² atas nama Kapsia kepada PT Jaya Real Property Tbk.

Dugaan itu, hingga kini, masih menjadi klaim sepihak pelapor. belum ada putusan pengadilan yang menyatakan warkah tersebut cacat hukum.

Utimatum 10 hari kerja

Dalam pernyataan sikapnya, KTR Indonesia memberi tenggat 10 hari kerja kepada Kementerian ATR/BPN. mereka meminta dua hal: buka secara transparan verifikasi girik C.428 milik Alin bin Embing, dan jangan halangi audit HGB 216/2308 atas nama PT Jaya Real Property Tbk.

Jika tidak ada keputusan, KTR mengancam akan menempuh gugatan fiktif negatif ke PTUN Jakarta dan melaporkan kasus ini ke Komisi II, Komisi III DPR RI, Ombudsman, Satgas Anti Mafia Tanah Polri, hingga Kejaksaan Agung.

"saya mewakili keluarga Yatmi binti Jeman, seorang ibu pedagang cilok kaki lima yang tanahnya dirampas dengan semena-mena demi berdirinya Mall Bintaro Exchange," ujar Angel.

Kata yang belum terjawab

Awak media masih berupaya mengonfirmasi pernyataan ini kepada Iljas Tedjo Prijono selaku Dirjen PSKP ATR/BPN, Kantor Pertanahan Tangerang Selatan, dan manajemen PT Jaya Real Property Tbk. hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban.

Di balik megahnya Bintaro Jaya Xchange, akta itu masih dicari. dan seorang ibu penjual cilok masih menunggu keadilan yang dijanjikan negara.(DW)