Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan komitmen pengembangan Kawasan Rendah Emisi dan pembangunan berkelanjutan saat pembukaan Pekan Iklim Bali 2026 di Sanur, Denpasar, Selasa (13/10/2026).
DENPASAR, Global Netizen – Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah menghadapi perubahan iklim dengan memperluas pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) dan mendorong penggunaan energi bersih. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan Bali sekaligus mempercepat pencapaian target Net Zero Emission atau emisi nol bersih pada 2045.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Pekan Iklim Bali 2026 di Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (13/10/2026). Menurut Koster, tantangan perubahan iklim semakin nyata bagi Bali, terutama karena aktivitas pariwisata yang terus berkembang memberikan tekanan terhadap lingkungan.
Kebutuhan energi dan air, mobilitas masyarakat, hingga peningkatan timbulan sampah menjadi sejumlah persoalan yang harus ditangani secara serius. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali dinilai membutuhkan pola pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung alam.
Dampak perubahan iklim pun tidak lagi sebatas ancaman pada masa mendatang. Banjir, kekeringan, abrasi pantai, kenaikan suhu, serta tekanan terhadap ketersediaan air menjadi persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.
"Semuanya bertumpu pada daya dukung alam Bali yang terbatas. Di sinilah persoalan iklim menjadi sangat nyata bagi Bali," tegas Koster.
Ia menegaskan, keseimbangan lingkungan harus menjadi bagian utama pembangunan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan alam, kehidupan masyarakat, dan kebudayaan Bali.
Komitmen tersebut, lanjut Koster, telah menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Dalam arah pembangunan jangka panjang itu, pelestarian alam ditempatkan sebagai fondasi untuk menjaga keberlanjutan Bali.
Penerapannya dilakukan melalui pendekatan niskala-sakala. Secara niskala, pemerintah konsisten menjalankan upacara Jagat Kerthi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan alam. Sementara secara sakala, berbagai kebijakan diarahkan pada perluasan kawasan hutan, pengembangan pertanian organik, pemanfaatan energi bersih, penggunaan kendaraan listrik, pembatasan plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.
Pemprov Bali juga menetapkan arah kebijakan pelestarian lingkungan dengan target luas kawasan hutan minimal 30 persen dan tutupan hijau minimal 60 persen dari luas daratan Bali. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.
Salah satu langkah yang mulai diperkuat adalah pengembangan Kawasan Rendah Emisi Sanur. Kawasan ini menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih ramah terhadap iklim.
Sanur telah ditetapkan sebagai Kawasan Rendah Emisi melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025. Koster mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kota Denpasar, Desa Adat Sanur, dan Desa Adat Intaran dalam penataan kawasan tersebut.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Denpasar, Desa Adat Sanur, dan Desa Adat Intaran yang terlibat langsung dalam penataannya. Sanur membuktikan bahwa aksi iklim berjalan efektif apabila desa adat dan masyarakat menjadi pelaku, bukan sekadar penerima kebijakan," ujarnya.
Pengalaman Sanur selanjutnya menjadi pijakan untuk memperluas penerapan kawasan rendah emisi ke sejumlah wilayah lain di Bali. Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terkait telah menandatangani kesepakatan pengembangan KRE Kerthi Bhumi Satwika yang dicanangkan bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang, Sabtu (10/10/2026), di Pura Dang Kahyangan Er Jeruk, Gianyar.
Pengembangan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, serta Pemerintah Kota Denpasar. Pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026.
Enam kawasan yang menjadi sasaran pengembangan adalah Ubud, Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar. Pengembangannya dilakukan secara bertahap dan terukur hingga 2030 dengan mengandalkan lima pilar utama, yakni energi hijau, transportasi hijau, ekosistem hijau, industri pariwisata hijau, dan masyarakat hijau.
Dari enam kawasan tersebut, Nusa Penida disiapkan sebagai proyek percontohan pulau hijau dengan target penggunaan energi terbarukan mencapai 100 persen pada 2030. Pemerintah juga mendorong penerapan kendaraan listrik untuk mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan di kawasan tersebut.
"Penetapannya pada Rahina Tumpek Wayang menegaskan bahwa aksi iklim Bali dijalankan secara niskala-sakala. Bahkan, Nusa Penida kami siapkan sebagai percontohan pulau hijau dengan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2030, dengan seluruh mobilitasnya menggunakan kendaraan listrik," jelasnya.
Selain memperluas kawasan rendah emisi, Pemprov Bali memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui peluncuran Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Bali. Dokumen ini disiapkan sebagai peta jalan untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2045.
Koster menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antarpemerintah daerah agar program pengurangan emisi dapat berjalan dalam satu arah dan tidak terpisah-pisah.
"Dokumen ini menjadi pedoman bersama bagi Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, sesuai Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam satu kesatuan wilayah, Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi perubahan iklim.
Menurut Hanif, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Karena itu, Pekan Iklim Bali diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi juga mampu mendorong kemitraan investasi dan menghasilkan tindakan nyata.
"Dukungan daerah sangat dibutuhkan karena Indonesia rentan terhadap isu perubahan iklim. Kita sadar betul, saat ini global tengah menghadapi triple planetary crisis yang bahkan telah mengarah pada triple planetary disasters. Untuk itu, yang sangat dibutuhkan adalah perubahan perilaku manusia," pungkasnya.
Pekan Iklim Bali 2026 berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 dengan mengusung tema Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Kembali Arti Transisi untuk Semua. Kegiatan ini memasuki tahun kedua setelah pertama kali diselenggarakan pada Agustus 2025, dengan dukungan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, World Resources Institute (WRI) Indonesia, serta berbagai lembaga dan organisasi nonpemerintah.
Berpusat di Kawasan Rendah Emisi Sanur, rangkaian kegiatan tersebut mencakup Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, dan Festival Rakyat. Keempat agenda ini dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk memperkuat kebijakan serta inovasi dalam menghadapi perubahan iklim.
Penyelenggara juga mendorong mobilitas ramah lingkungan melalui pemanfaatan jalur pejalan kaki, sepeda, dan layanan angkutan listrik atau shuttle Intaran.
Melalui berbagai agenda tersebut, Pekan Iklim Bali 2026 diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong penerapan kebijakan rendah karbon secara nyata. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen dan target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui program terukur, kolaborasi lintas sektor, serta perubahan perilaku yang berkelanjutan. (*)
Editor: Gede Sumertayasa, S.H.

Social Header