Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan di Wamena pada Jumat (26/9/2026), Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menegaskan bahwa dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat sipil harus mendapatkan perlindungan paling utama.
YKKMP menyampaikan satu pesan kemanusiaan utama: Dialog tidak pernah membunuh siapapun.
"Dialog membuka ruang untuk mendengar, memahami, mencari jalan keluar, dan menyelamatkan kehidupan manusia," tulis YKKMP dalam siaran persnya.
Dialog Bukan Pembenaran Kekerasan
YKKMP menegaskan seruan dialog tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap kekerasan, pembunuhan, penyanderaan, penyerangan, maupun tindakan lain yang melanggar hukum.
Sebaliknya, dialog harus berjalan bersama dengan penghormatan terhadap hukum, penegakan keadilan, penghormatan HAM, serta perlindungan terhadap korban dan warga sipil. Setiap dugaan tindak pidana dan pelanggaran HAM harus ditangani melalui proses hukum yang adil, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dialog dan penegakan hukum bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama untuk menghentikan kekerasan dan mencari penyelesaian yang bermartabat," tulis pernyataan tersebut.
Masyarakat Sipil Tidak Boleh Terus Menjadi Korban
YKKMP melihat konflik berkepanjangan membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat kehilangan rasa aman, keluarga kehilangan anggota keluarga, sebagian terpaksa mengungsi, dan aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial terganggu.
Guru, tenaga kesehatan, pekerja kemanusiaan, perempuan, anak-anak, masyarakat adat Papua, maupun warga non-Papua yang tinggal dan bekerja di Papua memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan terlindungi.
"Tidak boleh ada warga sipil yang dibunuh hanya karena dituduh sebagai bagian dari kelompok tertentu. Tidak boleh ada warga sipil yang menjadi sasaran karena identitasnya," tegas YKKMP.
YKKMP berpandangan ketika kekerasan terus menghasilkan korban jiwa, pengungsian, dan ketakutan, maka ruang dialog harus semakin diperluas. Hal ini sejalan dengan yang ditekankan Komnas HAM tentang pentingnya pendekatan dialog dan perdamaian untuk memutus siklus kekerasan di Papua.
Tujuh Seruan YKKMP
Dalam pernyataannya, YKKMP menyampaikan tujuh seruan kepada semua pihak:
1. Kepada Pemerintah RI, agar membuka dan memperkuat ruang dialog yang serius, terukur, aman, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Kepada TNI dan Polri, agar menempatkan perlindungan warga sipil, prinsip HAM, kehati-hatian, akuntabilitas, dan hukum sebagai dasar tindakan di wilayah konflik.
3. Kepada kelompok bersenjata, agar menghentikan tindakan yang mengancam atau merenggut kehidupan warga sipil serta menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.
4. Kepada seluruh pihak, agar tidak menggunakan masyarakat sipil sebagai alat, sasaran, maupun bagian dari strategi konflik.
5. Kepada lembaga penegak hukum dan lembaga HAM, agar setiap dugaan pelanggaran HAM dan tindak pidana terhadap warga sipil diselidiki secara profesional, independen, dan transparan.
6. Kepada tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil, agar menjadi jembatan perdamaian.
7. Kepada media dan masyarakat, agar menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
YKKMP menutup pernyataannya dengan pesan kemanusiaan:
"Selamatkan manusia. Hentikan kekerasan. Lindungi warga sipil. Buka ruang dialog. Bangun perdamaian berdasarkan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia."(DW)
Social Header