Politisi Partai Golkar, Mozes Rudy F. Timisela, ST, mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar tidak menganggap peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kekeringan sebagai informasi biasa yang hanya berakhir di atas meja birokrasi.
Menurutnya, prakiraan BMKG yang menyebutkan musim kemarau tahun 2026 berpotensi lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia harus menjadi alarm nasional yang mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif sebelum masyarakat merasakan dampaknya.
"Kita tidak boleh menunggu sumur mengering, sawah gagal panen, atau masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih baru pemerintah bergerak. Justru keberhasilan pemerintah diukur dari kemampuannya mencegah krisis sebelum terjadi," tegas Mozes.
Ia menjelaskan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya curah hujan, tetapi dapat memicu persoalan yang jauh lebih luas, mulai dari krisis air bersih, penurunan produksi pertanian, ancaman terhadap ketahanan pangan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, Mozes meminta pemerintah segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, memperkuat cadangan air, mempercepat pembangunan embung, sumur bor, dan jaringan distribusi air bersih, serta menyiapkan dukungan bagi petani melalui penyediaan benih tahan kering, irigasi darurat, dan berbagai langkah mitigasi lainnya.
Ia juga menilai penanganan ancaman kekeringan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, BPBD, dinas teknis, PDAM, hingga seluruh pemangku kepentingan agar langkah mitigasi berjalan terpadu.
Bagi wilayah Tanah Papua yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi terbatas, Mozes menilai kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama. Keterlambatan pemerintah dalam mengambil keputusan dapat mempercepat munculnya krisis di daerah-daerah terpencil.
"Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu membaca tanda-tanda bahaya, bukan pemerintah yang baru hadir setelah masyarakat mengalami penderitaan," ujarnya.
Mozes menambahkan bahwa mitigasi kekeringan harus diposisikan sebagai bagian penting dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi lingkungan, serta mengurangi dampak ekonomi akibat perubahan iklim.
Ia mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan informasi BMKG sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan, sehingga setiap peringatan dini benar-benar diikuti dengan tindakan nyata.(DW)
"Informasi BMKG adalah peringatan. Tindakan pemerintah adalah penyelamatan. Jangan menunggu rakyat menderita baru bergerak," tutup Mozes Rudy F. Timisela, ST.
Social Header